KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan menerbitkan lagi Surat Berharga Negara (SBN) untuk periode akhir November sampai dengan akhir Desember tahun ini.

Sri Mulyani menyampaikan, langkah tersebut ditempuh lantaran target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN sudah terpenuhi.  Makanya, otoritas fiskal berencana akan membatalkan lelang tiga surat utang negara dan tiga sukuk.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan alternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran di akhir tahun seperti melalui penerbitan SBN ke BI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

Sebagai informasi, dalam kesepakatan burden sharing III  antara BI dan pemerintah pemerintah, BI akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 215 triliun di tahun ini,  dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran APBN 2021.

Baca Juga: Prefunding untuk tahun anggaran 2022 tergantung kondisi ekonomi kuartal IV 2021

Menurut Sri Mulyani, dengan kerja sama tersebut, beban utang pemerintah dapat ditekan pasalnya pemerintah akan menerima tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga pasar.

“Kemarin kami membuat berbagai keputusan penjualan SBN sudah selesai kita sudah tidak melakukan padahal ini masih November awal. Sehingga (November-Desember)kami tidak akan lagi mengeluarkan surat utang negara sebab kita masih punya SKB III,” kata Menkeu saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11).

Selain mengoptimalkan SKB III, Sri Mulyani optimistis penerimaan negara hingga akhir tahun terus meningkat signifikan seiring lonjakan harga komoditas.

Adapun kenaikan komoditas terjadi pada sawit, tembaga, dan batubara akan mendorong semua penerimaan negara naik baik dari perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) akan naik.

Oleh karena itu, Menkeu berharap, penerimaan negara yang meningkat harus diimbangi dengan akselerasi belanja negara.

“Setiap bulan kita lihat kecepatan belanja dan proyeksi berlanja sampai akir tahun dan sisi penerimaan negara, sisi pajak, PNBP, bea cukai naik tinggi sebab harga komoditas jadi kami lihat kuartal terkahir penerimaan negara bakal naik tinggi banget,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah dapat memproyeksikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun, berdasarkan capaian penerimaan negara hingga akhir tahun dan penyerapan belanja negara dari target yang ditetapkan.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga bilang, pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga akhir September 2021 tercatat Rp 169,9 triliun.

"Karena inilah rencana penerbitan utang menjadi turun sangat drastis, tetapi dengan itupun kami (memperkirakan) masih punya beberapa SAL. Ini yang kemudian kita optimalkan dengan melihat neraca-neraca Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," imbuh Sri Mulyani.

Selanjutnya: Suplai SBN dihentikan, permintaan dan penerbitan obligasi korporasi berpotensi ramai

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat