KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan buy now pay later (BNPL) terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di industri perbankan hingga Juli 2026. Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding BNPL telah mencapai Rp31,56 triliun per Juli 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, meski porsinya masih relatif kecil, pembiayaan BNPL tumbuh 31,22% secara tahunan atau year on year (YoY). Nilai tersebut setara dengan 0,35% dari total kredit perbankan.

Pertumbuhan BNPL pada Juli 2026 memang melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, pertumbuhan pembiayaan BNPL tercatat sebesar 33,54% YoY.

Seiring dengan pertumbuhan outstanding, jumlah rekening BNPL juga terus meningkat. Pada Juli 2026, jumlah rekening BNPL mencapai sekitar 33,55 juta rekening, naik dari 32,77 juta rekening pada Juni 2026.

"Di tengah pertumbuhan pembiayaan tersebut, OJK juga terus mendorong penguatan akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ungkap Dian dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: Kredit ke BUMN Masih Jadi Motor Pertumbuhan Kredit Himbara

OJK telah menyelenggarakan UMKM Finance Summit 2026 pada 11 Agustus 2026 dengan fokus pada penguatan akses pembiayaan dan ekosistem UMKM melalui sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan.

OJK selanjutnya akan membentuk working group untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM bersama berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

OJK Perkuat Pengawasan Rekening Judi Online

Di sisi lain, OJK terus memperkuat pengawasan perbankan dalam pemberantasan aktivitas perjudian daring.

OJK telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap sekitar 38.375 rekening yang terindikasi terkait aktivitas perjudian daring.

Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya 36.735 rekening berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Baca Juga: Kredit Perbankan Tumbuh 13,58% Jadi Rp9.135 Triliun, OJK Ungkap Pendorongnya

Selain pemblokiran, OJK meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor induk kependudukan (NIK) pihak yang terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring.

Perbankan juga diminta melakukan EDD terhadap rekening-rekening tersebut sebagai bagian dari penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan aktivitas transaksi.

Dalam penegakan ketentuan di sektor perbankan, OJK juga mencabut izin usaha BPR Citra Bersada Abadi yang beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku terhitung sejak 19 Agustus 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News