KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan investasi untuk kesejahteraan masyarakat mencapai Rp 61,71 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Dana tersebut disalurkan untuk mendukung sejumlah program pemerintah, mulai dari penguatan cadangan pangan, pendidikan, pembiayaan perumahan, hingga pembangunan infrastruktur daerah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembiayaan investasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Utang Baru Pemerintah Capai Rp 639,3 Triliun hingga Oktober 2026, Ini Rinciannya

"Pembiayaan investasi untuk kesejahteraan masyarakat telah dikeluarkan realisasi pengeluaran investasi Rp 61,71 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).

Dalam rinciannya, alokasi terbesar disalurkan kepada Perum Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP), yakni Rp 22,73 triliun.

Dana tersebut merupakan investasi nonpermanen tahun anggaran 2026 untuk mendukung penguatan cadangan beras pemerintah.

Realisasi investasi kepada Bulog telah mencapai 100%. Melalui dukungan pembiayaan tersebut, pemerintah telah menyerap 3,47 juta ton gabah dan 13.800 ton beras.

Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp 15 triliun kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pengembangan dana abadi pendidikan.

Pada 2026, LPDP mendanai 21.778 penerima beasiswa. Selain itu, terdapat 19.866 penerima beasiswa melalui program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Baca Juga: DJP Sebut PTKP Indonesia Relatif Tinggi, Capai 67% dari PDB per Kapita

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 15 triliun untuk mendukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 194.360 unit rumah dengan nilai Rp 24,2 triliun. Program tersebut tersebar di 36 provinsi dan 393 kabupaten/kota.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah menyalurkan Rp 9,61 triliun melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN), yang diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah, memperluas akses layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembiayaan investasi lainnya sebesar Rp 3,83 triliun disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Investasi pemerintah ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, antara lain sekolah, rumah sakit, pasar, dan jalan raya.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memperkuat ketangguhan menghadapi bencana melalui skema pooling fund bencana.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura

Pada 2026, hasil investasi dari dana tersebut mencapai Rp 32,31 miliar. Dana itu digunakan untuk membayar premi asuransi Barang Milik Negara (BMN), kegiatan mitigasi, serta berbagai kegiatan prabencana.

Adapun pembiayaan investasi sebesar Rp 2,15 triliun disalurkan kepada lembaga keuangan internasional (LKI) sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Kontribusi tersebut diberikan kepada International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IsDB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Melalui kontribusi tersebut, pemerintah mendorong lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News