KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengaku tengah menyiapkan skema pembiayaan mikro perumahan. Skema ini akan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, terutama pekerja informal dengan penghasilan rendah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera Lana Winayanti mengatakan, lewat pembiayaan mikro perumahan, pemerintah akan menjembatani pemenuhan kebutuhan pekerja informal melalui bantuan akses pembiayaan untuk membangun rumah. "Pendanaan pinjaman ini bukan dari APBN. Kami kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Menurut Lana, skema pembiayaan mikro perumahan diperuntukkan bagi masyarakat pekerja informal dengan penghasilan Rp 2,5 juta per bulan. Dengan skema ini, masyarakat bisa mengajukan pinjaman dengan plafon maksimal Rp 50 juta dan jangka waktu maksimal lima tahun.

Lana bilang, skema pembiayaan mikro perumahan ini sifatnya bertahap dan berulang. Sehingga setelah pinjaman lunas, debitur bisa mengajukan pinjaman kembali dengan nilai yang lebih besar dengan tenor lima tahun. Tapi, suku bunga yang dikenakan adalah bunga komersial. "Dengan besaran plafon maksimal Rp 50 juta dan jangka waktu angsuran maksimal lima tahun, akan mengurangi risiko kredit macet. Ini sesuai dengan karakteristik pekerja informal," ungkap Lana.

Menurut Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-PR Rifaid M Nur, sudah ada tiga lembaga keuangan yang telah meneken nota kesepahaman untuk program ini, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) dan Pegadaian.

Rifaid mengatakan, MoU telah menyepakati komitmen dana yang akan disalurkan. "Bank BRI sudah sepakat menyalurkan pinjaman untuk 3.000 unit rumah dan BKE sebanyak 500 unit. Sedangkan Pegadaian belum menyampaikan targetnya tetapi sudah teken kerjasama," ujarnya kepada KONTAN.

Dengan adanya penandatanganan kesepakatan tersebut, maka Rifaid menargetkan bahwa skema baru skema pembiayaan mikro perumahan ini bisa efektif berjalan Oktober 2017. Sebagai pilot project, skema pembiayaan mikro perumahan akan diberikan kepada komunitas pekerja informal dan pekerja tidak tetap di 16 provinsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie