KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto menjadi Rp 833,69 triliun pada 2027 perlu direspons pemerintah dengan strategi pembiayaan yang fleksibel. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengejar target penerbitan, tetapi juga perlu menjaga biaya utang dan mengantisipasi risiko crowding out terhadap sektor swasta.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan pendalaman pasar domestik dan pembiayaan dalam denominasi rupiah untuk mengurangi risiko nilai tukar.

“Kalau mengacu pada strategi pembiayaan pemerintah selama ini, porsi domestik sekitar 70%-75% dan valas sekitar 25%-30% masih masuk akal sebagai koridor, tetapi komposisi aktual harus disesuaikan dengan kondisi yield, likuiditas dan permintaan investor pada saat penerbitan,” ujar Ronny kepada Kontan, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pemerintah juga perlu berhati-hati dalam meningkatkan penerbitan SBN valuta asing, terutama ketika dolar AS menguat dan ketidakpastian global masih tinggi.

Baca Juga: Bahlil Beberkan Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya Jadi Menko Hilirisasi

Utang valas memang dapat digunakan untuk mendiversifikasi investor dan sumber pembiayaan. Namun, instrumen tersebut juga meningkatkan eksposur pemerintah terhadap risiko pelemahan rupiah.

“Jadi prinsipnya, sebanyak mungkin pembiayaan dalam rupiah, sementara valas digunakan secara selektif ketika pricing-nya kompetitif dan memang memberikan diversifikasi yang diperlukan,” jelasnya.

Waspadai Crowding Out

Di sisi lain, Ronny mengingatkan adanya risiko crowding out apabila kebutuhan penerbitan SBN yang besar bertemu dengan kondisi likuiditas domestik yang ketat.

Menurutnya, pemerintah dan sektor swasta pada dasarnya sama-sama membutuhkan pendanaan dari pasar keuangan. Apabila pasokan SBN terlalu besar sementara kapasitas dana investor terbatas, imbal hasil (yield) SBN dapat terdorong naik dan pada akhirnya meningkatkan biaya pembiayaan sektor swasta.

“Pada akhirnya, stimulus fiskal bisa kehilangan sebagian efeknya karena investasi swasta justru terdesak oleh mahalnya pembiayaan,” katanya.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah perlu menghindari penerbitan yang terlalu terkonsentrasi pada periode tertentu. Strategi liability management, pemerataan jatuh tempo, serta pemanfaatan momentum ketika likuiditas dan permintaan investor sedang kuat juga perlu dilakukan.

Ronny juga menilai koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) penting agar kebutuhan pembiayaan APBN tidak berbenturan dengan kebijakan menjaga likuiditas dan stabilitas pasar.

“Ini penting karena SBN bukan hanya instrumen pembiayaan pemerintah, tetapi juga benchmark bagi seluruh harga aset keuangan domestik,” ungkapnya.

Yield SBN 6,9% Masih Realistis

Terkait asumsi imbal hasil SBN 10 tahun sebesar 6,9% dalam APBN 2027, Ronny menilai angka tersebut masih realistis sebagai asumsi perencanaan. Namun, pemerintah tetap perlu mewaspadai volatilitas pasar.

Pasalnya, pada lelang Surat Utang Negara (SUN) Agustus 2026, sejumlah seri tenor panjang sudah berada di kisaran 7,3%-7,4%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih antara asumsi APBN dan kondisi pasar yang perlu terus dipantau.

Jika yield bertahan tinggi, biaya bunga untuk penerbitan baru dan pembiayaan kembali (refinancing) akan meningkat. Namun, dampaknya tidak langsung sepenuhnya masuk ke beban bunga pada tahun yang sama karena struktur utang pemerintah memiliki tenor dan jadwal jatuh tempo yang berbeda.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Lagi, Kadin: Dunia Usaha Minta Kebijakan Tak Berubah Mendadak

“Yang lebih penting adalah persistensi yield tinggi. Kalau hanya sementara, dampaknya relatif bisa dikelola. Tetapi kalau berlangsung bertahun-tahun, biaya bunga akan semakin mengambil ruang belanja produktif dan mempersempit fiscal space,” kata Ronny.

Menurut Ronny, tantangan utama pembiayaan 2027 bukan hanya besarnya target SBN Rp 833,69 triliun. Risiko justru muncul dari kombinasi kebutuhan penerbitan yang besar, yield global yang tinggi, rupiah yang rentan terhadap tekanan, serta pertumbuhan penerimaan negara yang tidak cukup cepat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tambahan utang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya utangnya.

“Kalau utang digunakan untuk investasi produktif, utang bisa memperbesar kapasitas ekonomi dan basis pajak. Tetapi kalau terlalu banyak digunakan untuk membiayai belanja yang multiplier effect-nya rendah, beban utangnya akan semakin terasa pada APBN generasi berikutnya,” jelasnya.

Ronny menegaskan, kunci pembiayaan 2027 bukan sekadar mencari dana sebesar-besarnya, melainkan memperoleh pendanaan dengan cost of fund serendah mungkin, risiko yang terukur, tenor yang sehat, serta penggunaan yang produktif.

“Jangan sampai pemerintah berhasil membiayai APBN, tetapi pada saat yang sama justru membuat pembiayaan sektor swasta menjadi semakin mahal. Itu yang harus dihindari dari sisi crowding out,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News