KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus mencatat pertumbuhan di tengah tantangan akses pendanaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026.

Nilai tersebut meningkat 2,16% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan pembiayaan UMKM tersebut berasal dari sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, hingga Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan pembiayaan UMKM ditopang oleh seluruh sektor jasa keuangan.

“Pertumbuhan tersebut didukung oleh seluruh sektor jasa keuangan,” ujar Dian dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: Laba BCA Syariah Tumbuh 9,2% Capai Sebesar Rp109,4 Miliar per Semester I-2026

Dian menjabarkan, sektor pasar modal mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM sebesar 12,25% yoy. Kemudian, sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03% yoy.

Sementara itu, pembiayaan UMKM melalui sektor perbankan tumbuh 1,21% yoy.

Dari total pembiayaan UMKM tersebut, sektor perbankan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi mencapai 82,44%. Berikutnya, pembiayaan melalui sektor PVML memiliki porsi 17,50%, sedangkan pasar modal sebesar 0,06%.

Khusus sektor perbankan, kredit UMKM pada Juni 2026 mencapai Rp1.519,35 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 16,73% dari total kredit perbankan dan tumbuh 1,65% yoy.

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kredit UMKM tercatat sebesar 4,54%. Menurut Dian, tingkat tersebut menunjukkan kualitas kredit UMKM masih relatif terjaga.

Baca Juga: Unitlink Saham Moncer Juli 2026, Ini 10 Produk dengan Return Tertinggi

Meski demikian, OJK menilai penguatan pembiayaan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana. Kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pembiayaan serta keterhubungan dengan ekosistem usaha juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses pendanaan.

“Tantangan pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan ketersediaan dana, namun juga keterhubungan antarberbagai komponen dalam suatu ekosistem yang utuh dan terintegrasi,” kata Dian.

Dian mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News