Pembiayaan Utang APBN Turun, Begini Komentar Sri Mulyani



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merosot tajam pada Februari 2022. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang akhir Februari 2022 sebesar Rp 92,9 triliun, turun 66,1% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menyebutkan bahwa realisasi pembiayaan utang pemerintah terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Adapun realisasi penerbitan surat utang sepanjang Januari-Februari 2022 hanya Rp 67,7 triliun, turun 75,1% year on year (yoy).

Namun, realisasi penarikan pinjaman oleh pemerintah pada periode tersebut, mencapai Rp 25,2 triliun, naik tajam 954,4% yoy. Pada Januari-Februari 2021, realisasi penarikan pinjaman oleh pemerintah tercatat hanya Rp 2,4 triliun.


"Artinya realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66%, yaitu dari tahun lalu Rp 271,4 triliun, tahun ini hanya Rp 67,7 triliun. Jadi drop turunnya lebih dari Rp 210 Triliun sendiri. Ini hal yang bagus," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, Senin (28/3).

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Terbitkan Global Bond Senilai US$ 1,75 Miliar

Dalam paparannya, Menkeu juga menargetkan penurunan utang tunai hingga Rp 100 triliun pada tahun ini. Meski begitu, ia memastikan hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar dan fiskal.

Sri Mulyani juga mengatakan, Kemenkeu masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam kondisi pasar yang volatile dengan masih melakukan Surat Keputusan Bersama (SKB I) hingga SKB III.

Adapun realisasi SKB I sebesar Rp 8,76 Triliun dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 6,06 Triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 2,70 Triliun.

Sedangkan penerbitan SBN SKB III direncanakan pada Semester II karena mempertimbangkan kondisi kas dan realisasi belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca Juga: Pemerintah Tengah Godok RPP Tentang Pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

“Untuk SKB III BI akan dilakukan pada semester II sehingga ini cukup bisa memberikan penopang bagi kita untuk bisa menghadapi situasi risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang terjadi akibat trend global,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli