KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pembiayaan utang pemerintah sudah mencapai Rp 250 triliun hingga Maret 2025. Realisasi ini mencapai 40,6% dari target APBN sebesar Rp 616,2 triliun.

Adapun realisasi pembiayaan utang tersebut juga tercatat meningkat 34,3% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 85,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peningkatan utang ini karena pemerintah melakukan front loading, untuk mengantisipasi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) yang dinilai akan menimbulkan banyak disrupsi.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Baca Juga: Minat Investor Kuat, Pemerintah Raih Rp 28 Triliun dalam Lelang SUN, Selasa (18/3)

“Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit. Karena kita memang strategi dari penerbitan surat utang kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” tutur Sri Mulyani dalam agenda Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).

Dalam paparannya, realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto mencapai Rp 270,4 triliun, atau mencapai 34,8% dari pagu Rp 775,9 triliun. Realisasi penerbitan SBN ini meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 105,6 triliun.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik 5,3% Jadi US$ 204,8 Miliar per Januari 2025

Kemudian, dari pinjaman neto mencapai Rp 12,3 triliun atau 9,2% dari pagu Rp 133,3 triliun. serta, pembiayaan non utang mencapai Rp 20,4 triliun atau 12,8% dari pagu Rp 159,7 triliun.

“Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News