KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga September 2023 mencapai Rp 198,9 triliun. Realisasi tersebut turun 58,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, turunnya realisasi pembiayaan utang ini sejalan dengan target pemerintah yang akan mengurangi pembiayaan utang khususnya dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN). Penerbitan SBN ditargetkan hanya akan sebesar Rp 349,1 triliun, atau hanya 50,9% saja dari target Rp 712,9 triliun.

“Realisasinya sebetulnya masih sangat kecil. Ini artinya baru merealisasi 28,6% dari alokasi pembiayaan utang yang ada dalam UU APBN,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (25/10).

Baca Juga: Beban Bunga Utang Berpotensi Membengkak, Ini Penyebabnya

Bendahara negara ini menjelaskan, menjelaskan penambahan utang tersebut mayoritas berupa surat berharga negara (SBN) neto. Realisasinya hingga September 2023 mencapai Rp 181,4 triliun, turun 61,5% dibandingkan September 2022. Sementara itu, realisasi pembiayaan dalam bentuk pinjaman neto sudah sebesar Rp 16,6 triliun, meningkat 83,1% dari tahun lalu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan lebih rendahnya outlook pembiayaan utang sebenarnya berkaitan dengan target defisit APBN tahun ini. Pemerintah memperkirakan outlook defisit APBN pada 2023 akan mencapai 2,3%, lebih rendah dari perkiraan awal 2,84%. Perkiraan yang lebih rendah ini dikarenakan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih tinggi.

Dia mengatakan defisit APBN hingga akhir tahun akan diupayakan lebih rendah dari 2,3%. Maka dari itu, penyediaan surat utang pemerintah akan dijaga agar dinamikaa yang cenderung meningkat di pasar keuangan dan pasar surat berharga saat ini dapat dikelola dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi