KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Timah Tbk (TINS) sedang harap-harap cemas. Pasalnya, izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang berada di wilayajh laut tidak bisa ditambang lagi. Ini karena adanya akan adanya rencana penerbitan aturan Pemda Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel. Baca Juga: PT Timah sebar bisnis sampai nikel Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, ada 50 IUP timah tambang laut yang beroperasi di wilayah Babel. Dari 50 IUP tersebut, TINS memiliki 5 IUP yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, sementara 45 lainnya merupakan IUP swasta kewenangan pemerintah daerah. Yunus menyampaikan, jika 5 IUP milik TINS itu tak diakui dalam zonasi sehingga tidak bisa ditambang, maka sumber daya timah yang akan hilang diperkirakan mencapai 472.000 Sn. Dengan asumsi harga logam sebesar Rp 19.500 per metrik ton dan kurs dollar sekitar Rp 15.000, Yunus memperkirakan sumber daya tersebut senilai dengan Rp 151,6 triliun. Jika dirinci ke dalam potensi penerimaan negara secara tahunan, Yunus memperkirakan potensi kontribusi iuran tetap yang hilang sebesar Rp 9,9 miliar per tahun. Sementara potensi kehilangan royalty mencapai Rp 4,5 triliun per tahun. "IUP itu aset BUMN, aset negara juga. Ketika itu dihilangkan maka ada potensi kehilangan cadangan yang nggak bisa diambil dan lost pendapatan negara," kata Yunus saat ditemui di Kantornya, Jum'at (20/9).
Pemda Babel tak akui IUP timah TINS di laut, berapa potensi bisnis TINS yang hilang?
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Timah Tbk (TINS) sedang harap-harap cemas. Pasalnya, izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang berada di wilayajh laut tidak bisa ditambang lagi. Ini karena adanya akan adanya rencana penerbitan aturan Pemda Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel. Baca Juga: PT Timah sebar bisnis sampai nikel Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, ada 50 IUP timah tambang laut yang beroperasi di wilayah Babel. Dari 50 IUP tersebut, TINS memiliki 5 IUP yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, sementara 45 lainnya merupakan IUP swasta kewenangan pemerintah daerah. Yunus menyampaikan, jika 5 IUP milik TINS itu tak diakui dalam zonasi sehingga tidak bisa ditambang, maka sumber daya timah yang akan hilang diperkirakan mencapai 472.000 Sn. Dengan asumsi harga logam sebesar Rp 19.500 per metrik ton dan kurs dollar sekitar Rp 15.000, Yunus memperkirakan sumber daya tersebut senilai dengan Rp 151,6 triliun. Jika dirinci ke dalam potensi penerimaan negara secara tahunan, Yunus memperkirakan potensi kontribusi iuran tetap yang hilang sebesar Rp 9,9 miliar per tahun. Sementara potensi kehilangan royalty mencapai Rp 4,5 triliun per tahun. "IUP itu aset BUMN, aset negara juga. Ketika itu dihilangkan maka ada potensi kehilangan cadangan yang nggak bisa diambil dan lost pendapatan negara," kata Yunus saat ditemui di Kantornya, Jum'at (20/9).