KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indoneaia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, dalam mewujudkan transportasi perkotaan berkelanjutan perlu dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda).

"Pemda perlu membangun halte. Halte dapat berupa bus stop, halte eksisting (revitalisasi) atau hasil kerjasama dengan pihak swasta. Dapat memanfaatkan dana tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) atau memanfaatkan halte sebagai media iklan," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Baca Juga: Pemerintah menyiapkan dana Rp 15 triliun per tahun untuk kebutuhan riset hilirisasi

Djoko mengatakan, Pemda mesti dapat melakukan manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi (push strategy), yakni mendorong meninggalkan kendaraan pribadi, seperti pembatasan ruang (kebijakan pelat kendaraan bernomor ganjil dan genap, jalan berbayar elektronik atau road pricing electronic/ERP) atau waktu (priortas bus di persimpangan saat jam sibuk atau bus priority in peak hour) atau kebijakan lain yang berpihak ke angkutan umum (pembatasan sepeda motor, tarif parkir mahal, wajib memiliki garasi mobil).

Di samping itu, pemda juga diharapkan dapat melalkukan survey kondisi lalu lintas sebelum, saat dan sesudah dilaksanakannya program pembelian layanan (buy the service) untuk diperoleh data yang akurat sebagai dasar evaluasi pemanfaatan program pembelian layanan ini.

Kemudian bersama dengan pemerintah pusat untuk sama-sama mendukung program untuk melihat dampak ekonomi serta lingkungan yang dapat tercipta.

"Untuk memperkuat program ini, sudah selayaknya angkutan umum menjadi Program Strategis Nasional (PSN) non fisik," ungkap dia.

Baca Juga: Anies akui belum minta persetujuan Menhub bangun rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Djoko menilai, selama ini program yang dimasukkan dalam PSN adalah dianggap strategis berdampak besar bagi masyarakat. Padahal program ini tidak kalah pentingnya dengan PSN yang lainnya.

Terlebih makin banyak publik yang menggunakan kendaraan pribadi yang pasti akan berdampak tidak hanya kemacetan lalu lintas, namun pemborosan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), polusi udara meningkat yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Juga secara tidak langsung berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli