KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menggandeng pihak swasta dalam pembangunan lewat Public Private Partnership (PPP). Pusat pun siap membantu pemda agar bisa menggaet investor swasta.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengakui, Pemda sudah cukup berinisiatif menawarkan proyek ke swasta. Namun seringkali perencanaan tak matang.

"Jadi begitu bidding, tidak bagus atau menarik swasta tidak kredibel. Jadi proyek itu mulai dari awal," kata Sri Mulyani, Rabu (29/11).

Dia menyatakan, Pemda harus merencanakan lebih awal dan menyusun struktur lebih baik agar tak membuang waktu dan menarik investor andal.

"Sekarang Pemda dipaksa berpikir lebih kreatif dan kami mau bantu," jelas dia.

Pemerintah siap bantu Pemda mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan maupun tata kelolanya. Kemkeu juga menyiapkan berbagai instrumen mulai dari project development fund, penjaminan, viability gap fund, dan avaibility payment.

"Kami beri jaminan project by project. Kemudian ditentukan kebutuhannya apa," imbuhnya.

Tapi dalam hal penjaminan, dia bilang pemerintah mempunyai rambu-rambu. Hal tersebut agar cakupan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara hati-hati dan berkesinambungan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan bilang ada beberapa kantong daerah yang belum tahu PPP. Kemkeu mendatangi daerah-daerah tersebut untuk sosialisasikan PPP.

Pihaknya memastikan, kendala yang dihadapi Pemda bisa dibantu pemerintah. Hal tersebut mencakup bantuan dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

"Kami menawarkan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran yang cukup untuk persiapan proyek. Sehingga proyek tersebut bisa terangkat dari market," ujarnya.

Selain itu pihaknya tengah mengembangkan skema paying for money untuk proyek yang bisa dikaji melalui PPP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia