JAKARTA. Tahun depan, pemerintah mewajibkan industri furniture skala kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemerintah daerah (Pemda) ikut mendukung percepatan sertifikasi SVLK bagi furniture skala industri kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan regulasi dan birokrasi. Bambang Hendroyono, Dirjen Bina Usaha KHLK mengatakan, saat ini IKM furnitur masih bisa memanfaatkan dokumen Deklarasi Ekspor (DE). Namun mulai 1 Januari 2016 sudah harus bersertifikat SVLK. Saat ini terdapat sekitar 1.500 Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk furnitur yang teregistrasi di Kementerian Perdagangan. Dari jumlah tersebut, ada 750 unit yang terdaftar di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian LHK.
Pemda diminta dukung sertifikasi SVLK furniture
JAKARTA. Tahun depan, pemerintah mewajibkan industri furniture skala kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemerintah daerah (Pemda) ikut mendukung percepatan sertifikasi SVLK bagi furniture skala industri kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan regulasi dan birokrasi. Bambang Hendroyono, Dirjen Bina Usaha KHLK mengatakan, saat ini IKM furnitur masih bisa memanfaatkan dokumen Deklarasi Ekspor (DE). Namun mulai 1 Januari 2016 sudah harus bersertifikat SVLK. Saat ini terdapat sekitar 1.500 Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk furnitur yang teregistrasi di Kementerian Perdagangan. Dari jumlah tersebut, ada 750 unit yang terdaftar di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian LHK.