KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wacana yang mendorong pemerintah daerah menyiapkan subsidi pangan untuk menjaga daya beli dan inflasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menulai keberatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa kebijakan ini sungguh tidak tepat, pasalnya tidak semua daerah tak memiliki APBD yang besar.

“APBD daerah, itu biasanya habis untuk biaya birokrasi daerah. Jadi kalau mereka diwajibkan untuk menyediakan anggaran dalam konteks pangan, saya rasa nggak akan mampu,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (8/4).

Cetak Rekor Lagi, GOTO Catatkan EBITDA Positif di Kuartal II 2025

Baca Juga: Jaga Daya Beli, Bapanas Dorong Pemda Siapkan Anggaran Subsidi Khusus Pangan

Menurutnya tidak semua daerah memiliki kemapanan anggaran layaknya kota besar seperti Jakarta, sementara kabupaten lainnya masih berat untuk membiayai daerahnya sendiri.

Trubus meyebut kebijakan ini bakal menurunkan standar pemerintahan karena tak mampu mengatasi masalah pangan.

Baca Juga: Mendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi APBD Hari Ini, Sabtu (22/2)

“Pemerintah jadi semacam mengalami degradasi dalam kewenangan maupun pengaturan, karena nanti ujung-unjungnya pemerintah pusat harus mempertahankan bagaimana distribusi pangan itu merata,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan subsidi pangan tersebut skemanya berasal dari APBD, harapannya bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

“Saya berharap para kepada daerah bisa memiliki atau menyiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah dilakukan dirasakan masyrakat luas,” terangnya pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News