JAKARTA. Pemerintah pusat berniat memangkas berbagai kerumitan birokrasi dalam investasi. Pemerintah berharap, pemangkasan keruwetan mengurus izin investasi ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Nanti, pemerintah pusat akan memberikan pengarahan pada pemda untuk mempermudah dan memperpendek proses pemberian izin.

"Proses izin di daerah harus dibuat lebih pendek, lebih efisien, dan gampang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Selasa (29/9). 

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Dia berharap, pemendekan prosedur izin di daerah dan pusat menjadikan iklim investasi Indonesia lebih bersahabat dan lebih mudah bagi permohonan investasi dari manapun.

Hari ini, beberapa menteri menyampaikan rencana kemudahan mengajukan izin investasi, mulai dari Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Keuangan. Pemudahan izin investasi ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi tahap II, sebagai stamina negara melawan pelambatan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News