JAKARTA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan usulan proyek bernilai triliunan rupiah ke pemerintah pusat.

Dalam paparan ekspose Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Provinsi Kalimantan untuk wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas Selasa (24/7) ini Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa setidaknya ada empat proyek unggulan yang mereka harapkan bisa dibangun dengan menggunakan APBD, bantuan APBN dan juga investasi swasta.

Proyek pertama adalah, proyek pembangunan Bandara Baru Singkawang yang tahap perencanaannya: studi kelayakan, rencana induk, rencana teknik terinci darat dan udara, dan kajian amdalnya sudah selesai dilaksanakan semua. “Pembiayaan untuk pembangunan proyek ini dibagi dalam dua tahap,” kata Christiandy di Jakarta Selasa (24/7).

Untuk tahap pertama, biaya proyek diperkirakan mencapai Rp 235, 58 miliar, sedangkan tahap ke dua diperkirakan biayanya mencapai Rp 88,11 miliar.

Christiandy mengatakan bahwa sebenarnya posisi rencana pembangunan proyek bandara ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalimantan Barat tahun 2011 lalu.

Proyek ke dua kata Christiandy, adalah proyek pembangunan air bersih lintas kabupaten di Kabupaten Bengkayang senilai Rp 630 miliar. Pembangunan proyek ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sebanyak 400 ribu masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang, Singkawang, dan juga Pontianak.

Proyek ke tiga, adalah proyek pembangunan Jembatan Sabo dan Jembatan Mensere-Segarau di Kabupaten Sambas. Proyek pembangunan jembatan ini sendiri diperkirakan menelan dana hingga Rp 1,73 triliun.

Christiandy berharap ke dua proyek jembatan ini segera bisa dilaksanakan. Karena, keberadaan dua jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat kota Sambas.

Untuk Jembatan Mansere-Segarau misalnya, dia mengatakan bahwa jembatan tersebut bisa membantu Sambas untuk membuka daerah terisolir di sana yang sebenarnya memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang tinggi.

“Daerah Sambas merupakan daerah sentra produksi padi di Kalimantan Barat karena presentasi produksinya mencapai 24,82% dari total produksi di sana, karena itulah keberadaan jembatan tersebut sangat penting,” kata Christiandy.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Lukita Dinarsyah Tuwo menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersebut masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini utamanya berkaitan dengan belum adanya master plan yang menyatu dari usulan tersebut.

“Time framing juga perlu diperbaiki supaya tidak bias, harus diperjelas apakah kebutuhan dana tersebut untuk one time atau multiyear,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.