KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada 2021 mendatang, pemerintah Papua menginginkan terbentuknya koperasi yang bergerak di sektor grosir. Sehingga, produk-produk yang dijual di koperasi terbilang murah, praktis, dan mudah untuk dinikmati masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerwa mengatakan, kini persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi sudah dipermudah. Dari sebelumnya harus didirikan minimal 20 orang, sekarang cukup sembilan orang saja.

"Begitu juga dengan adanya bebas biaya bagi perizinan pelaku usaha mikro. Bahkan, dalam hal perpajakan, UMKM juga dipermudah, serta ada insentif pajak. Ada juga layanan pendampingan bagi UMKM," jelas Doren dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (29/10).

Baca Juga: Akademisi: UU Cipta Kerja berdampak positif ke industri keuangan syariah

Adapun, kegiatan usaha UMKM nantinya juga bisa dijadikan jaminan untuk permodalan. Tak hanya itu, peran koperasi dan UMKM disebut Doren, perlu lebih ditingkatkan pada sektor rill. Maka guna mencapai tujuan tersebut digelar Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, di Jayapura.

Rakor juga menjadi ajang sinkronisasi data antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Papua, dengan pihak perbankan. "Kita lakukan pemutakhiran data antar bank dengan provinsi. Kalau data beda itu akan mempersulit akses pusat untuk memberikan bantuan ke daerah," ujar Doren.

Pihaknya akan terus mendorong orang asli Papua untuk meningkatkan taraf ekonominya. Terutama, kaum ibu-ibu yang memiliki niat mengembangkan produk-produk seperti sagu dan lainnya. "Mindset kita harus diubah. Orang Papua harus bangkit, mandiri, dan bertanggung jawab," tegas Doren.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja (Perindagkop) Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Papua. Omah berharap Papua harus memiliki koperasi yang kuat dan besar agar produk UKM bisa bersaing di pasar. "Kita punya data koperasi berantakan, lemahnya pendampingan, rendahnya kapasitas produksi, hingga masalah kepastian pasar," ungkap Omah.

Baca Juga: Diperpanjang hingga Desember, ini cara daftar BLT UMKM online di Kota Tangerang

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyambut baik terselenggaranya rakor bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Papua ini. Terutama, dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

"Apalagi, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, fokus tidak lagi di bidang infrastruktur tetapi kepada pelaku koperasi UMKM," ucap Rully.

Selanjutnya: Menteri Koperasi: Inkubasi wadah tepat ciptakan UMKM unggul dan lapangan kerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi