JAKARTA. Pemerintah Provinsi Papua telah membuka diskusi dengan pemerintah pusat menyoal keinginannya untuk mengambil alih divestasi saham 10,64% Freeport Indonesia.  

Gubernur Papua Lukas Enembe bilang, pihaknya minta dalam pelaksanaan divestasi saham Freeport, Pemprov Papua diberikan saham secara gratis. 

Ia menilai Freeport Indonesia belum memberikan kontribusi yang layak bagi Provinsi Papua.  "Kami justru minta gratis. Enggak usah bayar-bayar karena dia sudah mengambil kekayaan kami," tuturnya, di Gedung KPK, Senin (15/2).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengaku telah sudah mengetahui keinginan Pemprov Papua itu. 

Meski begitu, ia mengatakan, divestasi tidak lantas dapat diberikan ke Papua meski pemerintah pusat tak berminat membeli saham Freeport Indonesia.

"Itu terserah mereka. Namun, untuk divestasi ada alurnya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lalu BUMD dan swasta," tandasnya.

Saat ini tim penilai yang dibentuk pemerintah pusat masih berkoordinasi untuk melakukan evaluasi nilai pembelian dan juga menentukan sikap pembelian. "Masih menunggu dari masing-masing kementerian untuk mencalonkan nama-nama orangnya yang akan bergabung di tim," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan