KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemegang polis Asuransi Jiwasraya harus lebih bersabar. Pasalnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membayarkan klaim dari nasabah Jiwasraya setelah mendapatkan restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Restu belum terpenuhi, tapi Jiwasraya sudah menjanjikan pembayaran klaim jatuh tempo mulai akhir Maret 2020. Hingga saat ini, Kementerian BUMN juga belum mau mengungkapkan sumber dana untuk membayarkan klaim tersebut.

“Belum disetujui (DPR), jadi belum bisa bicara detilnya. Tapi Maret 2020 kami akan melakukan pencicilan secara bertahap ke polis asuransi tradisional,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/2).

Baca Juga: Waduh, dana Rp 5 miliar milik nasabah Belanda nyangkut di Jiwasraya

Meski demikian, pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait skema pembayaran klaim serta kebutuhan sumber pendanaan ke depan. Kini Kementerian BUMN masih menunggu persetujuan Komisi VI dan Komisi XI DPR terkait beberapa opsi pembayaran klaim ke nasabah.

Untuk tahap awal, Tiko mengisyaratkan pembayaran klaim tersebut melalui pembentukan Holding Asuransi BUMN yang akan direalisasikan bulan ini. Izin pendirian holding pun tinggal menunggu payung hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga: Terkait Jiwasraya, Hanson tegaskan Kejagung tidak bisa blokir tanah dua perumahan

Dia juga masih enggan menjelaskan bagaimana skema Holding Asuransi bisa menghasilkan uang bagi Jiwasraya. Di sisi lain kehadiran Holding Asuransi ini diperkirakan bisa mendatangkan arus kas atau cashflow antara Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun.

Belum Sepakat

Editor: Herlina Kartika Dewi