KONTAN.CO.ID - OMAHA. Rapat umum pemegang saham tahunan Berkshire Hathaway memunculkan sikap tegas investor: menolak dorongan transparansi pengelolaan tenaga kerja, namun tetap memberi lampu hijau pada skema gaji para petinggi.

Dalam voting yang berlangsung Sabtu (2/5/2026), mayoritas pemegang saham menolak usulan untuk menerbitkan laporan terkait bagaimana perusahaan mengawasi lebih dari 387.000 karyawan di hampir 200 unit bisnisnya. 

Sebaliknya, investor justru menyetujui kebijakan kompensasi eksekutif yang diajukan manajemen.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

"Struktur desentralisasi adalah bagian dari budaya perusahaan, sehingga pengelolaan tenaga kerja diserahkan ke masing-masing anak usaha," demikian penegasan perusahaan.

Baca Juga: Saham Berkshire Alami Penurunan Terbesar Sejak Buffett Mundur dari CEO, Ada Apa?

Usulan transparansi itu sebelumnya diajukan oleh pemegang saham Myra Young. Ia menilai model desentralisasi Berkshire berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Kekhawatiran tersebut, menurutnya, tercermin dari sejumlah kasus, mulai dari keluhan pilot NetJets terkait aspek keselamatan dan pelatihan, hingga insiden kebakaran pabrik milik Lubrizol pada 2021 yang menyebabkan kerugian mencapai US$380 juta.

Namun manajemen Berkshire menilai laporan semacam itu tidak diperlukan. Perusahaan menegaskan bahwa masing-masing anak usaha justru lebih memahami kebutuhan operasional dan tenaga kerja mereka.

Di sisi lain, pemegang saham menyetujui mekanisme “say on pay”, yakni pemberian suara non-mengikat terkait kompensasi eksekutif, yang akan dilakukan setiap tiga tahun. Seluruh 13 anggota dewan direksi, termasuk CEO Greg Abel dan Chairman Warren Buffett, juga kembali terpilih.

Baca Juga: Greg Abel Pimpin RUPS Perdana Berkshire, Investor Soroti Era Baru Tanpa Buffett

Keputusan ini menegaskan arah sikap investor Berkshire: mempertahankan model bisnis yang longgar dan terdesentralisasi, sekaligus tetap memberi kepercayaan penuh pada manajemen dalam mengatur kompensasi dan operasional perusahaan.