JAKARTA. Pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang tergabung dalam Kumpulan Investor Pemegang Saham Bumi Resources (KIPS BUMI) kesulitan melegalkan organisasinya. Lantaran bentuknya organisasi, sejumlah notaris ogah memberikan legalitas untuk KPIS BUMI.

Padahal legalitas ini penting bagi KIPS BUMI. Soalnya sejumlah pemegang saham asing BUMI bersedia bergabung apabila KIPS BUMI memiliki legalitas.

Tak mau menyerah, KIPS BUMI memutuskan untuk membuat organisasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Bentuk usaha PT itu nanti seperti perusahaan manajemen aset. "Modal dasar perusahaan nantinya adalah saham BUMI yang dimiliki oleh anggota KIPS BUMI," ujar Ketua KIPS BUMI Oetomo Rully Susanto ke pada KONTAN, Jumat (20/2).

Jadi Sponsor Raya Run, Bank Raya Dorong Geliat Ekonomi Digital di Surabaya

Anggota KIPS BUMI saat ini sudah mencapai 253 pemegang saham individu. Nah, lantaran modal perusahaan itu berupa saham BUMI, kelak modal dari masing-masing investor tersebut akan ditempatkan di salah satu perusahaan sekuritas. "Ini untuk memudahkan pengawasan saja, biar tidak tersebar di banyak sekuritas," ujar Rully.

Kata Rully, misi perusahaan yang akan terbentuk kelak tetaplah menginginkan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di tubuh Bumi Resources.

KIPS BUMI menargetkan bisa menggalang kekuatan pemegang saham BUMI, minimal setara 10% saham BUMI. Dengan jumlah tersebut, mereka mempunyai kekuatan meminta manajemen BUMI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pada RUPSLB nanti, mereka akan meminta penjelasan soal berbagai manuver manajemen BUMI.

KIPS BUMI ini lahir setelah mereka tak puas dengan keputusan perusahaan tambang Grup Bakrie yang membeli tiga perusahaan tambang batubara. Menanggapi hal tersebut, Senior Vice President Hubungan Investor BUMI Dileep Srivastava enggan berkomentar. "Saya tak begitu tahu apa itu KIPS BUMI," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News