KONTAN.CO.ID - SAN FRANSISCO. Pemegang saham Tesla akhirnya menyetujui paket gaji CEO Tesla Elon Musk senilai US$ 56 miliar setara dengan Rp 912,8 triliun. Persetujuan tersebut berkat dukungan dari investor ritel Tesla yang menjadi penggemar miliarder ini karena lincah dalam kepemimpinan. 

Meski begitu, beberapa investor institusional dan perusahaan proksi telah menolak rencana tersebut. Musk menyebut, dirinya orang yang optimis. "Jika saya tidak optimis, pabrik ini tidak akan ada dan pabrik ini tidak akan ada. Tetapi pada akhirnya saya berhasil. Itu yang terpenting," kata dia. 

Baca Juga: Cuma Rp 30 Miliar, Investasi Starlink di Indonesia Dinilai Tidak Masuk Akal

Meski begitu, kemungkinan besar Musk masih akan menghadapi tuntutan hukum karena penolakan pembayaran gaji. "Hal ini belum berakhir," kata Brian Quinn Profesor di Boston College Law School. Menurut dia, hakim Delaware akan meneliti pemungutan suara tersebut dan meminta Tesla untuk membuktikan proses tersebut tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh Musk.

Hasil rapat umum pemegang saham, pemegang saham juga menyetujui proposal untuk memindahkan rumah resmi Tesla ke Texas dari Delaware. Pemegang saham juga menyetujui proposal lain atas pemilihan kembali dua anggota dewan yaitu saudara laki-laki Musk, Kimbal Musk dan James Murdoch, putra raja media Rupert Murdoch.

Para pemegang saham seperti dikutip Reuters juga mendukung pemangkasan masa jabatan dewan menjadi satu tahun dan menurunkan persyaratan pemungutan suara menjadi mayoritas sederhana. Tesla tidak langsung mengungkapkan penghitungan suara. Perusahaan ini baru akan mengumumkannya beberapa hari mendatang. 

Dalam rapat umum tersebut, setengah juta pemirsa menonton pertemuan tersebut melalui streaming langsung di platform media sosial X, dan sekitar 40.000 menonton di YouTube. "Ini pesan pemegang saham ritel Tesla menyetujui apa yang terjadi. Akan menarik melihat berapa persentase pasti suaranya," kata Lindsey Stewart, direktur Morningstar Sustainalytics.

Baca Juga: Investasi Starlink Cuma Rp 30 Miliar, Pengamat Ini Menduga Ada Maladministrasi

Editor: Avanty Nurdiana