JAKARTA. Jepang dan China kembali terlibat persaingan sengit. Kali ini kedua negara Asia Timur itu memperebutkan salah satu proyek bernilai Rp 71,5 triliun, yakni kereta api cepat Jakarta-Bandung

Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bilang, pemerintah bakal segera merampungkan hasil kajian terhadap mega proyek itu. Targetnya, pada 31 Agustus mendatang, Darmin dapat memberikan penilaian atas proposal dari kontraktor China dan Jepang. "Besoknya kami bisa sampaikan ke Presiden," ujar Darmin, Jumat (28/8). Keputusan akhir ada di Presiden Joko Widodo.

Asal tahu saja, Jepang dan China sama-sama sudah berkunjung ke Indonesia. Pada Rabu (26/8), utusan pemerintah Jepang Izumi Hiroto menyambangi Istana Negara untuk menegaskan komitmen Jepang sekaligus menawarkan proyek lain di sektor maritim. Nah Jumat kemarin (28/8) giliran China yang datang menemui Darmin.

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Duta Besar China untuk Indonesia Xia Feng menjelaskan, pihaknya hanya membawa satu studi kelayakan. Berbeda dengan Negeri Matahari Terbit yang membawa proposal baru tambahan sebagai pelengkap proposal lama.

Walau begitu, Feng optimistis dengan proposal China. Padahal proposal dari kedua negara ini memiliki persamaan mendasar, yakni sama-sama menawarkan untuk membangun proyek kereta api cepat tanpa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema ini bagi pemerintah sebenarnya cukup berisiko. Jika proyek mangkrak karena ternyata tidak ekonomis, pemerintah harus turun tangan.

Sebelumnya, Jepang menawarkan skema kerja sama pemerintah swasta karena proyek senilai US$ 6,7 miliar dolar ini dianggap kurang ekonomis. Sebaliknya, bagi Jepang, proyek yang lebih ekonomis ialah kereta cepat rute Jakarta-Surabaya.

Adapun hasil studi kelayakan yang dibuat oleh China menyimpulkan proyek ini senilai US$ 5,5 miliar. China menawarkan bunga 2% per tahun dengan masa pengembalian pinjaman 40 tahun. Rencananya, dana pembangunan proyek ditanggung konsorsium yang terdiri dari BUMN RI dan swasta China.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri