JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kebutuhan dana untuk memenuhi 100% target millenium development goal’s (MDG’s) di bidang sanitasi selama periode 2014-2019 mencapai Rp 382 triliun. Pemenuhan target tersebut juga memerlukan upaya empat kali lipat dari sebelumnya. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Djoko Mursito mengungkapkan, pada akhir 2013, cakupan pelayanan sanitasi baru menjangkau 58% dari total populasi Indonesia. Adapun target pelayanan sanitas pada tahun ini sebesar 60% dan diharapkan pada tahun depan bisa mencapai 62% sesuai target MDG's. "Rata-rata capaian akses sanitasi sekitar 2% tiap tahun. Agar capai 100% sesuai target MDG's, upayanya butuh empat kali lipat dari sebelumnya," ujarnya, Selasa (15/4). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dana untuk program sanitasi tidak bisa diandalkan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu karena kemampuan pemerintah pusat hanya mampu menyediakan dana sekitar 30% dari total kebutuhan dana, atau sekitar Rp 114,6 triliun. Dana itu pun untuk membangun sanitasi dengan sistem komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dari setiap pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran sanitasi dalam APBD. Selain itu, peran serta masyarakat tetap diperlukan guna membangun sarana dan prasarana sanitasi secara mandiri.
Pemenuhan sanitasi butuh biaya Rp 382 triliun
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kebutuhan dana untuk memenuhi 100% target millenium development goal’s (MDG’s) di bidang sanitasi selama periode 2014-2019 mencapai Rp 382 triliun. Pemenuhan target tersebut juga memerlukan upaya empat kali lipat dari sebelumnya. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Djoko Mursito mengungkapkan, pada akhir 2013, cakupan pelayanan sanitasi baru menjangkau 58% dari total populasi Indonesia. Adapun target pelayanan sanitas pada tahun ini sebesar 60% dan diharapkan pada tahun depan bisa mencapai 62% sesuai target MDG's. "Rata-rata capaian akses sanitasi sekitar 2% tiap tahun. Agar capai 100% sesuai target MDG's, upayanya butuh empat kali lipat dari sebelumnya," ujarnya, Selasa (15/4). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dana untuk program sanitasi tidak bisa diandalkan dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu karena kemampuan pemerintah pusat hanya mampu menyediakan dana sekitar 30% dari total kebutuhan dana, atau sekitar Rp 114,6 triliun. Dana itu pun untuk membangun sanitasi dengan sistem komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dari setiap pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran sanitasi dalam APBD. Selain itu, peran serta masyarakat tetap diperlukan guna membangun sarana dan prasarana sanitasi secara mandiri.
