KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 melonjak signifikan. Pemerintah mencatat realisasi belanja APBN mencapai Rp 1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka tersebut setara 28,2% dari pagu APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja APBN baru mencapai Rp 806,2 triliun atau sekitar 22,3% dari pagu APBN 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan lonjakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih cepat dan merata.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm. Tetap saja belanja cepat. Sampai April tumbuhnya 34,3% dibanding tahun lalu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Ada Kabar Pembentukan Badan Khusus Ekspor, Sejumlah Menteri Mengaku Belum Tahu

Menurut dia, pemerintah sengaja mempercepat realisasi belanja agar dampaknya segera dirasakan perekonomian. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didorong melalui strategi kebijakan yang agresif.

“Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah lebih signifikan agar dampaknya ke perekonomian lebih merata secepatnya. Kita enggak main-main,” katanya.

Purbaya menambahkan, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian memang relatif kecil dibanding sektor swasta. Karena itu, pemerintah juga terus menjaga koordinasi kebijakan dengan berbagai pihak, termasuk bank sentral.

“Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi itu cuma di bawah 10%. Swasta itu sisanya sekitar 90% lebih,” ucap dia.

Adapun belanja pemerintah pusat hingga April 2026 mencapai Rp 826 triliun atau meningkat 51,1% yoy. Realisasi tersebut telah menyerap 26,2% dari target pagu APBN tahun ini.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 400,5 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 425,5 triliun. Masing-masing tumbuh 57,9% yoy dan 45,2% yoy.

Baca Juga: Ada Kabar Pembentukan Badan Khusus Ekspor, Sejumlah Menteri Mengaku Belum Tahu

“Belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9%, belanja non-K/L tumbuh 45,2%. Jadi kita ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” imbuh Purbaya.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 256,8 triliun atau tumbuh 1% yoy hingga April 2026. Angka tersebut setara 37,1% dari pagu TKD tahun ini yang sebesar Rp 693 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh sekitar 13% yoy. Meski belanja meningkat tajam, defisit APBN hingga April 2026 masih terjaga di level Rp 164,4 triliun atau sekitar 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus memberikan stimulus bagi perekonomian, tidak hanya melalui belanja negara, tetapi juga melalui stabilitas sistem keuangan dan koordinasi kebijakan.

“Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya kasih duit, tapi juga menjaga sistem ekonomi, koordinasi dengan bank sentral, menjaga stabilitas pasar obligasi, dan lain-lain,” katanya.

Baca Juga: Indonesia Punya Modal Kuat Jadi Acuan Baru Ekonomi Berbasis Kesejahteraan

Ia juga menegaskan percepatan pencairan anggaran dilakukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan tenaga di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah.

“Kalau ada kementerian/lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News