JAKARTA. Pemerintah harus berpikir ekstra keras untuk menutupi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan.

Sebab, berdasarkan proyeksi yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan anggaran infrastruktur selama lima tahun senilai Rp 5.519 triliun.

Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan, dari total kebutuhan tersebut, total anggaran yang bisa dipenuhi oleh pemerintah hanya mencapai Rp 1.400 triliun atau 29% dari total kebutuhan anggaran yang diperlukan. "Padahal, kami minta pemerintah bisa memenuhi anggaran Rp 2.215 triliun atau 41%. Tapi, apa boleh buat, hanya sebesar itu," kata Dedy, akhir pekan lalu.

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Karena itu, lanjut Dedy, pemerintah akan memutar otak agar dana pembangunan infrastruktur tersebut bisa dipenuhi. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah menggandeng swasta dalam menggenjot proyek infrastruktur hingga tahun 2019.  

Pinjaman luar negeri

Pemerintah juga akan mengandalkan utang luar negeri untuk memenuhi anggarannya. Dedy mengatakan, dari total kebutuhan anggaran infrastruktur sebesar Rp 5.519 triliun, 20%-25% proyek yang akan dibangun didanai dengan pinjaman luar negeri. Selebihnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan hitungan Bappenas, perkiraan sumber pendanaan yang berasal dari APBN hanya 40,14% atau Rp 2.215 triliun. Lalu, sebesar 9,88% dari APBD atau Rp 543 triliun, 19,32% dari peran BUMN atau Rp 1,06 triliun, dan dukungan dari swasta 30,66% senilai Rp 1,69 triliun.

Rencana pembangunan infrastruktur ini, menurut Dedy, sejalan dengan arah pembangunan Jokowi yang memiliki sembilan program prioritas atau Nawacita. Pembangunan infrastruktur itu, antara lain, pembangunan tol laut, jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat, transportasi perkotaan, irigasi, dan lain-lain.

Suryadi Sasmita, Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, agar swasta antusias mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mengambil beberapa kebijakan. Salah satunya, memberikan kepastian hukum.

Suryadi mengatakan, selama ini kepastian hukum swasta dalam berinvestasi di infrastruktur tidak menentu. "Hukum di Indonesia sering berubah. Ini membuat kepercayaan investor menurun. Apalagi, investasi infrastruktur dalam jangka panjang," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News