JAKARTA. Sebanyak 11 waduk  ditargetkan akan mulai dibangun mulai akhir tahun 2014 hingga tahun 2015 mendatang. Pembangunan waduk ini diharapkan bisa menambah volume air untuk lahan pertanian di sekitarnya.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10). "Pada tahun 2015, kami akan mempercepat pengadaannya agar ada lima bendungan ditandatangani kontraknya pada 2014 sehingga fisiknya bisa dilaksanakan 2015. Sementara itu, pada tahun 2015, anggaran sudah dialokasikan untuk 6 bendungan lagi," kata Basuki.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri terkait perekonomian untuk membahas sejumlah isu, mulai dari penerimaan dari sektor pajak, listrik, hingga irigasi.

Basuki menuturkan, pembangunan waduk menjadi prioritas untuk memastikan bahwa program kedaulatan pangan bisa segera dicapai.

"Walaupun ada benih, pupuk, tanah, kalau tidak ada air, kan tidak bisa. Beliau menaruh perhatian pada pembangunan bendungan dan irigasi untuk menuju kedaulatan pangan," ucap dia.

Basuki menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi 73 lokasi potensi pembangunan waduk di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Nusa Tenggara Barat, hingga Maluku.

Dari jumlah itu, sudah ada 47 waduk yang disurvei, dan ada 16 pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. "Pada 2014-2019, minimal ada 20 bendungan lagi sehingga menambah air 14 miliar meter kubik," kata Basuki.

Pembangunan waduk yang akan menjadi prioritas antara lain di Krueng Keureuto, Aceh; Pamarayan, Banten; Logung, Kudus; dan Namo di Nusa Tenggara Timur.

Mantan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum itu juga mengungkapkan, nantinya, 72 juta hektare irigasi akan dibangun di Indonesia. Sebanyak 50% merupakan tanggung jawab pemerintahan tingkat kabupaten.

"Masing-masing di irigasi yang menjadi tanggung jawab pusat. Ada 500.000 hektare yang rusak, 500.000 ada irigasi provinsi, dan 2 juta hektare di kabupaten. Untuk itu, (pembangunan) di bawah pemerintah pusat akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan 3 juta hektare irigasi, kedaulatan pangan diharapkan bisa dijamin, termasuk pembangunan 1 juta hektare di bawah bendungan yang dibuat tadi," papar Basuki. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan