JAKARTA. Untuk mengantisipasi maraknya aksi suap dan tindak pidana korupsi, pemerintah akan membatasi jumlah uang tunai yang bisa dibawa seseorang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Untuk merealisasikannya pemerintah saat ini tengah mengkaji penerbitan aturan tentang Cross Border Cash Carrying (CBCC). "Dengan begitu, akan mempersulit upaya penghilangan asal-usul sumber dana hasil tindak pidana," kata Dipo, Rabu (19/3) seperti dikutip dari website www.setkab.go.id. Menurut Dipo, aturan tersebut merupakan usulan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rencananya, aturan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (Perpres). Jika aturan ini berlaku, seseorang tidak akan leluasa mengambil uang tunai dalam jumlah besar.
Pemerintah akan batasi uang tunai yang bisa dibawa
JAKARTA. Untuk mengantisipasi maraknya aksi suap dan tindak pidana korupsi, pemerintah akan membatasi jumlah uang tunai yang bisa dibawa seseorang. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Untuk merealisasikannya pemerintah saat ini tengah mengkaji penerbitan aturan tentang Cross Border Cash Carrying (CBCC). "Dengan begitu, akan mempersulit upaya penghilangan asal-usul sumber dana hasil tindak pidana," kata Dipo, Rabu (19/3) seperti dikutip dari website www.setkab.go.id. Menurut Dipo, aturan tersebut merupakan usulan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rencananya, aturan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (Perpres). Jika aturan ini berlaku, seseorang tidak akan leluasa mengambil uang tunai dalam jumlah besar.