JAKARTA. Pemerintah terus mencari solusi atas hambatan implementasi paket kebijakan ekonomi. Kali ini, kelompok kerja yang bertugas untuk menangani kasus yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan akan membuat prioritas penanganan kasus. Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, prioritas penanganan kasus penghambat paket kebijakan ekonomi akan dibuat berdasarkan besaran kasus dan efeknya. Menurutnya, pemerintah akan menyisir seluruh kasus yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Catatan saja, berdasarkan laporan yang diterima Kantor Menko Perekonomian, setidaknya ada 30 kasus yang terkait dengan regulasi dalam paket kebijakan ekonomi belum bisa berjalan. Beberapa laporan itu antara lain, laporan tentang pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SLVK).
Pemerintah akan bikin prioritas atasi hambatan
JAKARTA. Pemerintah terus mencari solusi atas hambatan implementasi paket kebijakan ekonomi. Kali ini, kelompok kerja yang bertugas untuk menangani kasus yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan akan membuat prioritas penanganan kasus. Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, prioritas penanganan kasus penghambat paket kebijakan ekonomi akan dibuat berdasarkan besaran kasus dan efeknya. Menurutnya, pemerintah akan menyisir seluruh kasus yang menghambat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Catatan saja, berdasarkan laporan yang diterima Kantor Menko Perekonomian, setidaknya ada 30 kasus yang terkait dengan regulasi dalam paket kebijakan ekonomi belum bisa berjalan. Beberapa laporan itu antara lain, laporan tentang pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu (SLVK).