JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memborong 11 pesawat tempur Sukhoi. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan mengatakan pemerintah juga akan memborong drone. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Ryamizard mengatakan, untuk pembelian Sukhoi, negoisasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Pembelian dilakukan karena saat ini pesawat tempur yang dimiliki pemerintah sudah dinilai ketinggalan jaman. "Dan tadi dalam rapat terbatas sudah difinalisasi dan disetujui presiden," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7) tanpa menyebut nilai pengadaan tersebut. Sementara itu untuk pembelian drone dilakukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dalam waktu dekat ini, Kementerian Pertahanan akan mengundang industri drone untuk melihat dan menguji coba kualitas drone. "Drone pengadaannya tidak banyak, nanti akan dikembangkan," katanya. Presiden Joko Widodo sementara itu dalam arahannya saat Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista meminta jajarannya untuk tidak serampangan. Dia memerintahkan agar setiap pengadaan Alutsista dilakukan secara benar. Alutsista ke depan harus dibeli melalui interaksi pemerintah dengan pemerintah penjual atau G2G. Selain itu, pengadaan harus dilakukan secara transparan,akuntabel. Jokowi mengatakan, tidak akan memberi toleransi terhadap penggelembungan Alutsista.
Pemerintah akan borong 11 pesawat tempur Sukhoi
JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memborong 11 pesawat tempur Sukhoi. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan mengatakan pemerintah juga akan memborong drone. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Ryamizard mengatakan, untuk pembelian Sukhoi, negoisasi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Pembelian dilakukan karena saat ini pesawat tempur yang dimiliki pemerintah sudah dinilai ketinggalan jaman. "Dan tadi dalam rapat terbatas sudah difinalisasi dan disetujui presiden," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7) tanpa menyebut nilai pengadaan tersebut. Sementara itu untuk pembelian drone dilakukan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Dalam waktu dekat ini, Kementerian Pertahanan akan mengundang industri drone untuk melihat dan menguji coba kualitas drone. "Drone pengadaannya tidak banyak, nanti akan dikembangkan," katanya. Presiden Joko Widodo sementara itu dalam arahannya saat Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alutsista meminta jajarannya untuk tidak serampangan. Dia memerintahkan agar setiap pengadaan Alutsista dilakukan secara benar. Alutsista ke depan harus dibeli melalui interaksi pemerintah dengan pemerintah penjual atau G2G. Selain itu, pengadaan harus dilakukan secara transparan,akuntabel. Jokowi mengatakan, tidak akan memberi toleransi terhadap penggelembungan Alutsista.