JAKARTA. Indonesia akan terus memperjuangkan percepatan implementasi Paket Bali bagi anggota peserta organisasi perdagangan dunia WTO.

Pemerintah juga mengupayakan akses pasar bagi barang non-pertanian melalui kerja sama perdagangan multilateral.

“Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi Paket Bali yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemdag) Bachrul Chairi, dalam siaran persnya, Rabu (25/11).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Selain itu, Nachrul bilang beberapa barang industri Indonesia juga memiliki daya saing yang patut dibanggakan di pasar internasional.

Dengan demikian, selain barang pertanian, pemerintah juga berupaya memanfaatkan kerja sama multilateral untuk memperluas akses pasar barang non-pertanian.

Sebelumnya, beberapa isu pertanian, kepentingan Least Developed Countries (LDCs), dan perjanjian fasilitasi perdagangan telah disepakati dalam Paket Bali yang lahir pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO.

Posisi pemerintah Indonesia tetap tegas menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan.

Sektor ini masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas tenaga kerja di Indonesia, sumber penyedia pangan guna menjamin ketahanan pangan, serta bahan baku industri.

“Penguatan sektor pertanian akan berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Sementara, barang non-pertanian Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, serta produk makanan dan minuman merupakan produk yang banyak diminta pasar dunia sehingga juga harus didorong pula akses pasarnya,” ujar Bachrul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News