KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggelontorkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dihimpun Perum Bulog untuk mengatasi beban keuangan Bulog.

Asal tahu saja, saat ini Bulog menanggung beban keuangan karena kesulitan menyalurkan beras yang menjadi CBP. "Kami sepakati untuk terus dikeluarkan ke pasar mengingat saat ini mulai berkurang jumlah beras yang beredar karena panen belum mulai dan kemarau masih terus berjalan," ujar Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Asal tahu saja, saat ini jumlah CBP yang menumpuk di gudang Bulog sekitar 2,1 juta ton. Beras tersebut sulit dikeluarkan mengingat penggunaan CBP diatur hanya untuk stabilitas harga dan bencana alam.

Baca Juga: Cadangan beras pemerintah menumpuk, Bulog dibebani utang

Sementara itu, program beras sejahtera (rastra) yang menjadi pintu keluarnya CBP pun telah ditutup. Program tersebut diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bulog sendiri belum resmi menjadi pemasok mayoritas bagi BPNT. Pasalnya, berbeda dengan rastra yang sumber berasnya hanya dari Bulog, beras BNPT menggunakan skema pasar terbuka.

"Opsi mendorong penjualan beras Bulog ke program BPNT juga terus kami lakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial," terang Wahyu.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Oangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud membenarkan pasokan beras Bulog untuk program BPNT masih kecil.

Baca Juga: Sejumlah harga pangan ini akan mendaki jelang Desember, pemerintah perlu diantisipasi

Nantinya akan dilakukan kerja sama dengan e-warung yang menjadi penjual bagi beras BPNT. Musdhalifah berharap tahun 2020 mendatang pasokan beras Bulog untuk BPNT semakin bertambah.

"Sudah mulai dilakukan kerjasama dengan e-warung tapi mungkin banyak menyerap setelah Januari (2020)," jelas Musdhalifah dihubungi terpisah.

Asal tahu saja, program rastra resmi berhenti digantikan dengan BPNT pada September 2019 lalu. BPNT melayani seluruh target penerima rastra sebanyak 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Meski inflasi rendah di Oktober, kenaikan harga beras di daerah perlu diwaspadai

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat