JAKARTA. Pemerintah bakal menggenjot pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan. Untuk tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyiapkan duit Rp 9,84 triliun untuk membangun berbagai proyek di Borneo.

Perinciannya: dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 2,51 triliun, Kalimantan Tengah Rp 1,82 triliun, Kalimantan Selatan Rp 2,04 triliun, dan Kalimantan Timur Rp 2,31 triliun. Sedang sisanya Rp 942,7 miliar dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Utara.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk merealisasikan pembangunan berbagai proyek tersebut, pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari penyedia jasa atau kontraktor swasta. Dari total anggaran infrastruktur di Kalimantan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera memiliki porsi yang paling besar.

"Bagian Timur Kalimantan harus membangun jalan baru semua," katanya, Selasa (24/2).

Undang investor

Selain membangun jalan baru, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menambahkan, pemerintah juga akan fokus mengembangkan infrastruktur energi. Dari rencana proyek listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan, sekitar 4.000 MW pembangkit setrum bakal berdiri di Kalimantan.

Karena itu, Andrinof bilang, pemerintah mengajak investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan khususnya di sektor energi. Dalam jangka menengah, proyek infrastruktur lain yang juga akan digeber pemerintah di Kalimantan adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan bandara, jalur kereta, serta jalan tol.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, untuk mendorong proyek infrastruktur di Kalimantan, para gubernur di pulau ini membentuk Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Dengan forum ini, harapannya adalah kerjasama pembangunan infrastruktur di tiga sektor yakni peningkatan konektivitas, pemenuhan energi, dan ketahanan pangan bisa tercapai.

Agustin yang juga Koordinator FKRP2RK bilang, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ini, para gubernur di Kalimantan akan mengebut pengadaan tanah untuk berbagai proyek tersebut. Salah satunya, pengadaan lahan untuk membangun rel keretaapi di setiap provinsi di Kalimantan. Langkah ini sesuai dengan program Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie