JAKARTA. Pemerintah berupaya untuk berbenah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik lebaran salah satunya pada pelayanan jalan tol. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan, dalam dua tahun ke depan tidak akan ada lagi transaksi menggunakan uang tunai di pintu tol. Melalui kebijakan tersebut, pelayanan pembayaran di pintu tol diyakini akan bisa lebih cepat. Di samping itu, kerjasama antar operator jalan tol atau Badan usaha jalan tol (BUJT) juga dicoba untuk diintegrasikan agar proses pembayaran menjadi lebih sederhana. Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah memiliki peta jalan agar proses sinergi tersebut dapat dilakukan. "Kemarin intergrasikan yang pertama itu pun belum, baru menghilangkan double gardu, tapi kita sudah punya roadmapnya, itu pun masih dianggap terlalu lama, kita akan percepat," kata Basuki, Senin (11/6).
Pemerintah akan hapus transaksi tunai di tol
JAKARTA. Pemerintah berupaya untuk berbenah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik lebaran salah satunya pada pelayanan jalan tol. Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan, dalam dua tahun ke depan tidak akan ada lagi transaksi menggunakan uang tunai di pintu tol. Melalui kebijakan tersebut, pelayanan pembayaran di pintu tol diyakini akan bisa lebih cepat. Di samping itu, kerjasama antar operator jalan tol atau Badan usaha jalan tol (BUJT) juga dicoba untuk diintegrasikan agar proses pembayaran menjadi lebih sederhana. Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah memiliki peta jalan agar proses sinergi tersebut dapat dilakukan. "Kemarin intergrasikan yang pertama itu pun belum, baru menghilangkan double gardu, tapi kita sudah punya roadmapnya, itu pun masih dianggap terlalu lama, kita akan percepat," kata Basuki, Senin (11/6).