JAKARTA. Pemerintah dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) tengah mengkaji rencana untuk melakukan investasi di bidang pertanian dan peternakan sapi di luar negeri. Pembahasan masalah tersebut menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam rapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan KEN di kantornya, Rabu (13/3).Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, Indonesia tidak memiliki lahan yang cukup untuk mengembangkan peternakan dan pertanian. Dari total wilayah Indonesia seluas 8 juta hektare (ha), luas tanah hanya seluas 2 juta hektare (ha) saja. JUmlah tersebut tidak cukup bila dijadikan lahan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk sebanyak 250 juta dan ke depan akan bertambah menjadi 300 juta hingga 350 juta penduduk. "Kita harus sadar bahwa tanah kita tidak akan cukup untuk mengembangkan semuanya. Oleh karenanya, kita mesti lebih pintar, bagaimana tanah negara lain kita gunakan untuk mengembangkan pertanian dan peternakan," ujar Chairul di Kantor Presiden, Rabu (13/3).Menurut perhitungan KEN, untuk satu ekor sapi saja dibutuhkan lahan seluas 2 ha, maka jika Indonesia ingin memiliki sapi sebanyak 1 juta ekor saja, maka dibutuhkan lahan seluas 2 juta ha. Sementara lahan di Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Maka solusinya, hasil investasi peternakan dan pertanian Indonesia di luar negeri tidak lagi dianggap sebagai impor, tapi produk Indonesia.Chairul bilang, Indonesia akan membidik Australia dan Selandia Baru sebagai lahan investasi peternakan sapi. Sementara untuk pertanian seperti beras akan diinvestasikan di Laos dan Myanmar. Yang akan melakukan investasi tersebut bisa pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.Realisasi rencana ini akan dilakukan secepatnya. Chairul bilang, pada awal April nanti, pihaknya akan segera berangkat ke Australia dan Selandia baru membawa surat dari Presiden SBY ke Perdana Menteri kedua negara. Demikian juga akan dilakukan di Laos dan Myanmar. "Di negara-negara tersebut kita diminta melakukan pemetaan dan pada prinsipnya presiden setuju dengan ide ini," tegas Chairul.Terkait rencana ini, Presiden SBY sendiri mengatakan sedang melakukan pengkajian dan diskusi serius terkait persoalan investasi pertanian dan peternakan ini. Menurutnya, ide yang disampaikan KEN ini masih terus dimatangkan dalam waktu satu sampai dua minggu mendatang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah akan investasi sapi di luar negeri
JAKARTA. Pemerintah dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) tengah mengkaji rencana untuk melakukan investasi di bidang pertanian dan peternakan sapi di luar negeri. Pembahasan masalah tersebut menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam rapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan KEN di kantornya, Rabu (13/3).Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, Indonesia tidak memiliki lahan yang cukup untuk mengembangkan peternakan dan pertanian. Dari total wilayah Indonesia seluas 8 juta hektare (ha), luas tanah hanya seluas 2 juta hektare (ha) saja. JUmlah tersebut tidak cukup bila dijadikan lahan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk sebanyak 250 juta dan ke depan akan bertambah menjadi 300 juta hingga 350 juta penduduk. "Kita harus sadar bahwa tanah kita tidak akan cukup untuk mengembangkan semuanya. Oleh karenanya, kita mesti lebih pintar, bagaimana tanah negara lain kita gunakan untuk mengembangkan pertanian dan peternakan," ujar Chairul di Kantor Presiden, Rabu (13/3).Menurut perhitungan KEN, untuk satu ekor sapi saja dibutuhkan lahan seluas 2 ha, maka jika Indonesia ingin memiliki sapi sebanyak 1 juta ekor saja, maka dibutuhkan lahan seluas 2 juta ha. Sementara lahan di Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Maka solusinya, hasil investasi peternakan dan pertanian Indonesia di luar negeri tidak lagi dianggap sebagai impor, tapi produk Indonesia.Chairul bilang, Indonesia akan membidik Australia dan Selandia Baru sebagai lahan investasi peternakan sapi. Sementara untuk pertanian seperti beras akan diinvestasikan di Laos dan Myanmar. Yang akan melakukan investasi tersebut bisa pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.Realisasi rencana ini akan dilakukan secepatnya. Chairul bilang, pada awal April nanti, pihaknya akan segera berangkat ke Australia dan Selandia baru membawa surat dari Presiden SBY ke Perdana Menteri kedua negara. Demikian juga akan dilakukan di Laos dan Myanmar. "Di negara-negara tersebut kita diminta melakukan pemetaan dan pada prinsipnya presiden setuju dengan ide ini," tegas Chairul.Terkait rencana ini, Presiden SBY sendiri mengatakan sedang melakukan pengkajian dan diskusi serius terkait persoalan investasi pertanian dan peternakan ini. Menurutnya, ide yang disampaikan KEN ini masih terus dimatangkan dalam waktu satu sampai dua minggu mendatang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
