KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah akan tetap menjaga pasokan beras meski melalui impor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, impor beras dilakukan guna mengendalikan harga beras yang semakin melambung dan menyumbang inflasi.

"Kita akan terus menambah ketersediaan pasokan terutama beras dari impor dan juga dari bahan makanan yang memang memberikan sumbangan pada inflasi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Jumat (3/11).

"Dengan adanya pasokan dari impor beras diharapkan dapat menurunkan harga, jumlahnya sangat memadai dan kemudian pemerintah juga membantu dari sisi daya beli," imbuhnya.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2023 Mungkin Naik, Didorong Konsumsi Rumah Tangga

Selain menjaga pasokan beras, pemerintah juga akan terus melakukan pengendalian harga dan menjaga inflasi melalui pemberian subsidi dan bantuan sosial (bansos).

Sri Mulyani bilang, pemerintah tetap memberikan bantuan pangan hingga Desember 2023 untuk 20,66 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kelompok miskin. Adapun bantuan tersebut berupa beras 10 kg per KPM.

Kemudian, ada juga bantuan langsung tunai (BLT) untuk 18,8 juta KPM untuk mengatasi dampak El Nino. Bantuan ini diberikan selama dua bulan, yaitu November hingga Desember 2023 sebesar Rp 200 ribu per bulan.

"Untuk BLT cash diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima selama dua bulan, November dan Desember," katanya.

Saat ini, pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga pangan di luar beras, seperti jagung dan gula lewat dana cadangan pemerintah serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta Bank Indonesia dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Baca Juga: Ada Aktivitas Pemilu, Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia 2023 Tumbuh 5,1%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat