KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pembiayaan utang di tahun ini mencapai Rp 928,1 triliun. Angka tersebut turun 18,6% atau berkurang Rp 219,3 triliun dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Penurunan porsi pembiayaan utang tahun ini disebabkan nominal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang diperkirakan berkurang Rp 66,8 triliun atau setara dengan Rp 939,6 triliun. Sebelumnya defisit diperkirakan mencapai Rp 1.006,4 triliun.

Dalam perkembangannya, laporan Kemenkeu menunjukkan realisasi pembiayaan utang sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 443 triliun. Sehingga, di periode semester II-2021, sisa pembiayaan utang sebesar Rp 515,1 triliun atau setara dengan 46,8% dari outlook teranyar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan porsi pembiayaan utang tersebut sejatinya tumbuh dibandingkan realisasi semester I-2020 sebesar Rp 421,5 triliun. Hal ini seiring dengan kebutuhan negara untuk membiayai dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus corona.

Lonjakan utang pada semester I-2021 itu disebabkan karena pemerintah telah menjalankan strategi front loading. Menkeu menyebut cara itu bertujuan untuk memitigasi kenaikan suku bunga dan dampak lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Sri Mulyani sebut penarikan utang tahun 2021 berkurang Rp 219,3 triliun

Dampaknya risiko pembiayaan utang di paruh kedua tahun ini lebih rendah. “Dan pembiayaan utang tahun ini lebih rendah dari target, ini hal yang bagus,” kata Menkeu saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan penyesuaian pembiayaan utang yang lebih rendah, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang efisien, antara lain pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan  pinjaman program untuk mendukung penanganan dampak Covid-19.

Lebih lanjut Luky bilang, hal tersebut akan mengubah outlook surat utang pemerintah. Sehingga, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tahun ini diturunkan dari Rp 1.207 menjadi Rp 924 triliun. 

Dengan realisasi SBN neto sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 464 triliun, maka sisa penerbitan surat utang pada semester II-2021 yakni Rp 460 triliun.

“Penurunan penerbitan SBN tersebut utamanya akan dipergunakan untuk mengurangi penerbitan melalui lelang SBN. Adapun penerbitan SBN ritel tetap akan dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam pembiayaan pembangunan,” kata Luky kepada Kontan.co.id, Selasa (13/7).

Kabar baiknya, dengan pengurangan utang neto tersebut, Luky menilai outlook debt to gross domestic product (GDP) ratio tentunya akan lebih baik. Prediksinya lebih rendah dari rentang outlook saat ini sebesar 41%-43%. Dus, diharapkan akan menjadi nilai lebih dalam penilaian lembaga rating. 

“Namun demikian indikator ini akan tetap dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lain yaitu perkembangan kondisi pandemi Covid-19 dan juga pertumbuhan ekonomi, termasuk perhitungan nominal GDP,” ujar Luky.

Selanjutnya: Penerbitan obligasi multifinance masih akan marak di semester II-2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi