KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengajukan nota keberatan ke Uni Eropa (UE) terhadap kebijakan mereka mengenakan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) biodiesel asal Indonesia.

Eropa memberlakukan bea masuk tambahan sebesar 8%-18% terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 14 Agustus 2019 lalu.

Baca Juga: Soal diskriminasi biodiesel, pemerintah akan ajukan nota keberatan ke UE

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengajukan nota keberatan dalam waktu dekat. "Seharusnya dalam berapa hari ini. Dalam satu atau dua hari ini kami akan kirimkan," kata Enggar, Kamis (15/8).

Sebelumnya Komisi UE resmi menetapkan BMAS terhadap biodiesel Indonesia. Mereka menuding Indonesia telah memberikan subsidi terhadap industri biodiesel sehingga bisa memproduksi dengan harga murah sehingga perlu memberikan bea penyeimbang.

Peraturan Pelaksanaan Komisi UE 2019/1344 menyebut atas dasar itu, langkah pengimbang sementara harus diberlakukan pada impor biodiesel dari Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia sudah sampaikan tanggapan atas tuduhan subsidi UE

Adapun penerapan BMAS berkisar antara 8% hingga 18%, yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Misalnya, tarif BMAS untuk PT Ciliandra Perkasa sebesar 8%, untuk PT Intibenua Perkasatama dan PT Musim Mas (Musim Mas Group) sebesar 16,3%, untuk Wilmar Group sebesar 15,7% dan untuk PT Pelita Agung Agrindustri serta PT Permata Hijau Palm Oleo sebesar 18%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News