KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi tambahan atau booster untuk virus corona (Covid-19) pada Januari 2022 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Budi bilang nantinya pemerintah hanya akan menanggung vaksinasi booster bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Untuk yang mandiri dan non lansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjualnya ke masyarakat," ujar Budi yang menghadiri rapat secara virtual, Selasa (14/12).

Budi bilang terdapat total 92,4 juta dosis kebutuhan vaksin booster untuk 83,1 juta orang yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara kebutuhan vaksin booster untuk target vaksin mandiri sebanyak 139 juta dosis untuk 125,2 juta orang.

Baca Juga: Anak usia 6-11 tahun sudah boleh divaksin Covid-19, catat efek samping Sinovac

Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap vaksinasi booster tersebut. Vaksin yang digunakan harus telah mendapat izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu label vaksin yang digunakan untuk vaksinasi mandiri akan berbeda dengan vaksinasi booster program. Vaksinasi mandiri juga sapat dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) kecuali Puskesmas dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Harga batas atas dari produk dan layanan untuk vaksin booster yang non APBN ini tetap akan ditentukan oleh pemerintah," terang Budi.

Sebagai informasi, saat ini program vaksinasi Covid-19 diberikan pemerintah secara gratis. Pembukaan vaksinasi booster mandiri disampaikan Budi akan memberikan keseimbangan pasar dan menambah pilihan vaksin bagi masyarakat secara bebas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi