KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menyederhanakan birokrasi tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk pelaku usaha.

Hal ini menyusul target pengadaan PLTS berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun yang juga akan tercantum dalam revisi RUPTL PLN 2025-2034.

Bahlil mengatakan, dari target tersebut, pemerintah membidik proses tender PLTS dengan kapasitas sekitar 25 GW hingga 30 GW mulai dijalankan pada tahun ini.

"Khusus untuk PLTS 100 gigawatt, kami rencanakan 3 tahun. Di tahun ini kita sudah luncurkan kurang lebih sekitar 5,5 gigawatt tahap pertama. Dalam perencanaan itu kurang lebih sekitar 25 sampai dengan 30 gigawatt proses tendernya harus mulai berjalan," kata Bahlil dalam pemaparan di Electricity Connect 2026, ICE BSD City, dikutip Rabu (23/9/2026).

Baca Juga: Kementerian ESDM Ungkap Perpres PLTS 100 GWp dalam Tahap Harmonisasi, Kapan Terbit?

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah tengah melakukan penyesuaian aturan, terutama bagi perusahaan yang dinilai memiliki daya saing dan kemampuan teknologi.

Bahlil bilang, pemerintah mempertimbangkan penyederhanaan proses tender bagi perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria tersebut.

"Bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik, kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," ujarnya.

Adapun penyederhanaan birokrasi dilakukan agar proses pengadaan proyek PLTS tidak berlarut-larut dan dapat memacu target ambisius tersebut.

"Kita pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kita tunjuk dia saja. Enggak usah terlalu lama-lama, terputar-putar, terlalu banyak," katanya.

Bahlil menambahkan, pemerintah juga mendorong keterlibatan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut. Pemerintah akan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri selama kapasitasnya mencukupi.

"Dan kita mengharapkan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan daripada proyek (PLTS) 100 gigawatt maupun (penambahan kapasitas pembangkit listrik) 69,5 gigawatt, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri," ujarnya.

Baca Juga: AESI Beberkan Hambatan di Industri PLTS, Dari Masalah Perizinan Hingga Sewa Waduk

Namun, apabila kebutuhan proyek belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, pemerintah tetap membuka peluang impor secara selektif.

"Tentu kalau dalam negerinya tidak cukup, kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News