JAKARTA. Pemerintah akan memperbaiki penyaluran bantuan beras untuk warga miskin (raskin). Itu dilakukan setelah banyaknya kritikan yang disampaikan. Salah satunya mengenai suplai beras yang terbatas. Sehingga, jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan rencananya. Menteri pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan membantu ketersediaan beras tersebut. Saat ini sudah dilakukan pendataan dan pengaturan jadwal panen padi di sejumlah daerah. Data-data daerah penyuplai beras itu bahkan sudah diserahkan kepada Kemendag. Tujuannya agar segera disalurkan ke daerah yang mengalami kekurangan, melalaui Badan Urusan Logistik (Bulog). "Daerah yang selama ini memproduksi, akan diteruskan ke daerah lain," ujarnya, Jumat (13/2) di Istana Bogor. Saat ada ada sejumlah daerah yang mengalami surplus beras, seperti di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Medan. Sedangkan daerah yang kekurangan adalah salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah lainnya, yang dihadapi adalah harga beras yang tinggi. Untuk itu menteri perdagangan Rahmat Gobel bilang sidah memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Sedangkan untuk rencana impor tidak mungkin dilakukan sekarang. Sebab, jika baru dimulai sekarang maka baru terealisasi bulan Maret 2015 nanti. Nah, pada saat itu akan bertepatan dengan masa panen, sehingga akan menjatuhkan harga petani. Sebagai catatan, saat ini di Badan Urusan Logistik (Bulog) ada persediaan beras sebanyak 1,6 juta ton. Sementara di petani atau rumah tangga terdapat 2 hingga 3 juta ton. Dengan demikian totalnya mencapai sekitar 4 jutaan. Itu belum mempertimbangkan jumalh hasil panen di Januari yang mencapai 4 juta ton, dan Februari kemungkinan 1,2 juta ton. Meskipun pada Januari-Februari mengalami musim hujan, pemerintah yakin tidak akan mengganggu produksi. Sebab, pemerintah sudah bergerak membagikan benih dan pupuk gratis. Meskipun ada beberapa daerah yang sawahnya terendam banjir, seperti di di Aceh 25.000 hektare, Lampung 400.000 hektar, dan NTT dengan jumlah kecik.
Pemerintah akan perbaiki penyaluran raskin
JAKARTA. Pemerintah akan memperbaiki penyaluran bantuan beras untuk warga miskin (raskin). Itu dilakukan setelah banyaknya kritikan yang disampaikan. Salah satunya mengenai suplai beras yang terbatas. Sehingga, jumlah yang disalurkan tidak sesuai dengan rencananya. Menteri pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya akan membantu ketersediaan beras tersebut. Saat ini sudah dilakukan pendataan dan pengaturan jadwal panen padi di sejumlah daerah. Data-data daerah penyuplai beras itu bahkan sudah diserahkan kepada Kemendag. Tujuannya agar segera disalurkan ke daerah yang mengalami kekurangan, melalaui Badan Urusan Logistik (Bulog). "Daerah yang selama ini memproduksi, akan diteruskan ke daerah lain," ujarnya, Jumat (13/2) di Istana Bogor. Saat ada ada sejumlah daerah yang mengalami surplus beras, seperti di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Medan. Sedangkan daerah yang kekurangan adalah salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah lainnya, yang dihadapi adalah harga beras yang tinggi. Untuk itu menteri perdagangan Rahmat Gobel bilang sidah memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Sedangkan untuk rencana impor tidak mungkin dilakukan sekarang. Sebab, jika baru dimulai sekarang maka baru terealisasi bulan Maret 2015 nanti. Nah, pada saat itu akan bertepatan dengan masa panen, sehingga akan menjatuhkan harga petani. Sebagai catatan, saat ini di Badan Urusan Logistik (Bulog) ada persediaan beras sebanyak 1,6 juta ton. Sementara di petani atau rumah tangga terdapat 2 hingga 3 juta ton. Dengan demikian totalnya mencapai sekitar 4 jutaan. Itu belum mempertimbangkan jumalh hasil panen di Januari yang mencapai 4 juta ton, dan Februari kemungkinan 1,2 juta ton. Meskipun pada Januari-Februari mengalami musim hujan, pemerintah yakin tidak akan mengganggu produksi. Sebab, pemerintah sudah bergerak membagikan benih dan pupuk gratis. Meskipun ada beberapa daerah yang sawahnya terendam banjir, seperti di di Aceh 25.000 hektare, Lampung 400.000 hektar, dan NTT dengan jumlah kecik.
