KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia sedang berdiskusi terkait kemungkinan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia dengan syarat penambahan saham kepemilikan. Indonesia sendiri saat ini menggenggam 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia mengatakan, pendapatan Freeport dari tahun ke tahun semakin membaik.
"Dalam laporannya, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas. Maka, pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (28/4/2023). Baca Juga: Pemerintah akan Percepat Perpanjangan Izin Pertambangan Freeport Indonesia Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan akan meminta penambahan saham sebesar 10 persen. Saat ini pemerintah masih dalam tahapan pembahasan terkait hal tersebut. "Pembahasannya sudah hampir matang," imbuh dia. Selain itu, Bahlil menerangkan, pemerintah akan memita Freeport untuk membangun smelter di Papua. Saat ini pembangunan smelter Freeport baru dilakukan di Gresik, Jawa Timur. Ia menekankan, negara harus mendapatkan pendapatan maksimal yang dapat diupayakan. Lebih lanjut, Bahlil membeberkan, eksplorasi di Freeport membutuhkan waktu 10-15 tahun sebelum dapat dilakukan produksi. Hal tersebut berbeda dengan tambang nikel atau batu bara. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang menghitung berapa jangka waktu perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan yang masih ada. Baca Juga: Freeport dan Amman Mineral Dapat Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Hingga Mei 2024
