KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melakukan relokasi tanah penduduk yang terkena dampak likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Pasalnya, lokasi tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk berdirinya sebuah hunian. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pemindahan tanah yang terdampak oleh musibah yang terjadi pada akhir September 2018 lalu. Untuk itu, kini pemerintah sedang menyiapkan lokasi baru yang lebih aman dan jauh dari patahan dan likuifaksi untuk penduduk di Palu. "Tanah yang sudah tenggalam itu mungkin akan jadi lahan pertanian," kata Sofyan, Kamis (18/10). Sofyan menyebut, pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat ( PUPR) untuk memastikan zonasi rawan bencana tersebut. Dengan demikian diharapkan daerah lain yang mempunyai potensi bencana nantinya akan bisa terdeteksi secara dini. "Kita harus menyiapkan tata ruang yang sudah mempertimbangkan aspek kebencanaan. Apalagi kita tinggal di ring of fire bencana dan tidak tahu kapan akan terjadi," jelasnya Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah akan relokasi tanah penduduk yang terkena dampak likuifaksi di Palu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melakukan relokasi tanah penduduk yang terkena dampak likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Pasalnya, lokasi tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk berdirinya sebuah hunian. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pemindahan tanah yang terdampak oleh musibah yang terjadi pada akhir September 2018 lalu. Untuk itu, kini pemerintah sedang menyiapkan lokasi baru yang lebih aman dan jauh dari patahan dan likuifaksi untuk penduduk di Palu. "Tanah yang sudah tenggalam itu mungkin akan jadi lahan pertanian," kata Sofyan, Kamis (18/10). Sofyan menyebut, pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat ( PUPR) untuk memastikan zonasi rawan bencana tersebut. Dengan demikian diharapkan daerah lain yang mempunyai potensi bencana nantinya akan bisa terdeteksi secara dini. "Kita harus menyiapkan tata ruang yang sudah mempertimbangkan aspek kebencanaan. Apalagi kita tinggal di ring of fire bencana dan tidak tahu kapan akan terjadi," jelasnya Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News