JAKARTA. Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN P) tahun 2013 untuk menyelamatkan kondisi fiskal dan APBN pemerintah yang sudah tak aman. Rencananya, Mei nanti pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 ke DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan kondisi fiskal sudah tidak sehat sehingga perlu diperbaiki. Menurutnya, pada posisi April 2013, jika tidak dilakukan perbaikan, maka beban subsidi total akan mencapai Rp 446,8 triliun, lebih tinggi dari APBN 2013 yang sebesar Rp 317,2 triliun. Sementara itu, subsidi BBM bakal membengkak menjadi Rp 297,7 triliun, lebih besar ketimbang alokasinya di APBN 2013 yang sebesar Rp 193,8 triliun. "Defisit anggaran kalau tidak dilakukan sesuatu akan menjadi Rp 353,6 triliun atau setara 3,8% dari PDB. Ini melanggar Undang-Undang," ujar Yudhoyono Selasa (30/4). Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati menuturkan anggaran subsidi BBM bisa membengkak ke Rp 297,7 triliun dengan asumsi volume konsumsi BBM melonjak menjadi 53 juta kilo liter, dan asumsi ICP meleset menjadi US$ 110 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 9.700 per dollar AS. Ia menambahkan, selain pembengkakan subsidi BBM, pelebaran defisit anggaran juga terjadi akibat pembengkakan subsidi listrik (akibat penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik) dan penurunan penerimaan negara karena kondisi global masih lemah. "Ada koreksi di penerimaan pajak," kata Anny. Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar menuturkan pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 kepada DPR. Menurutnya, akibat pengaruh kondisi global yang dinamis dan kondisi domestik yang terus bergerak, maka perubahan-perubahan asumsi makro ini tidak terelakkan. Rencananya, pemerintah bakal mengajukan RAPBNP ke DPR pada Mei ini. "Kalau APBNP diusulkan, dalam sebulan harus selesai," jelas Mahendra. Artinya, jika pemerintah mengajukan APBNP pada Mei 2013, paling lambat pada Juni 2013 pemerintah sudah mendapatkan hasil kesepakatan terkait APBNP 2013. Menurut Mahendra, beberapa asumsi makro yang bakal direvisi antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, dan lifting minyak mentah. Selain itu, akibat kondisi eksternal yang masih lemah, pemerintah juga akan merevisi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Catatan saja, dalam APBN 2013 pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi sebesar 4,9%, defisit anggaran sebesar 1,65% dari PDB. Sedangkan target lifting minyak sebesar 900.000 barel per hari dan harga minyak dipatok sebesar US$ 100 per barel. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah akan revisi semua asumsi makro ekonomi
JAKARTA. Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN P) tahun 2013 untuk menyelamatkan kondisi fiskal dan APBN pemerintah yang sudah tak aman. Rencananya, Mei nanti pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 ke DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan kondisi fiskal sudah tidak sehat sehingga perlu diperbaiki. Menurutnya, pada posisi April 2013, jika tidak dilakukan perbaikan, maka beban subsidi total akan mencapai Rp 446,8 triliun, lebih tinggi dari APBN 2013 yang sebesar Rp 317,2 triliun. Sementara itu, subsidi BBM bakal membengkak menjadi Rp 297,7 triliun, lebih besar ketimbang alokasinya di APBN 2013 yang sebesar Rp 193,8 triliun. "Defisit anggaran kalau tidak dilakukan sesuatu akan menjadi Rp 353,6 triliun atau setara 3,8% dari PDB. Ini melanggar Undang-Undang," ujar Yudhoyono Selasa (30/4). Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati menuturkan anggaran subsidi BBM bisa membengkak ke Rp 297,7 triliun dengan asumsi volume konsumsi BBM melonjak menjadi 53 juta kilo liter, dan asumsi ICP meleset menjadi US$ 110 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 9.700 per dollar AS. Ia menambahkan, selain pembengkakan subsidi BBM, pelebaran defisit anggaran juga terjadi akibat pembengkakan subsidi listrik (akibat penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik) dan penurunan penerimaan negara karena kondisi global masih lemah. "Ada koreksi di penerimaan pajak," kata Anny. Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar menuturkan pemerintah akan mengajukan RAPBNP 2013 kepada DPR. Menurutnya, akibat pengaruh kondisi global yang dinamis dan kondisi domestik yang terus bergerak, maka perubahan-perubahan asumsi makro ini tidak terelakkan. Rencananya, pemerintah bakal mengajukan RAPBNP ke DPR pada Mei ini. "Kalau APBNP diusulkan, dalam sebulan harus selesai," jelas Mahendra. Artinya, jika pemerintah mengajukan APBNP pada Mei 2013, paling lambat pada Juni 2013 pemerintah sudah mendapatkan hasil kesepakatan terkait APBNP 2013. Menurut Mahendra, beberapa asumsi makro yang bakal direvisi antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, dan lifting minyak mentah. Selain itu, akibat kondisi eksternal yang masih lemah, pemerintah juga akan merevisi asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Catatan saja, dalam APBN 2013 pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi sebesar 4,9%, defisit anggaran sebesar 1,65% dari PDB. Sedangkan target lifting minyak sebesar 900.000 barel per hari dan harga minyak dipatok sebesar US$ 100 per barel. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
