JAKARTA. Pemerintah berencana menerbitkan instrumen baru untuk pembiayaan tahun depan. Instrumen baru itu adalah samurai bond dan euro bond yang sedang dikaji untuk dijadikan pembiayaan dalam Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas). Untuk tahun 2014, pemerintah menargetkan akan menerbitkan SBN netto Rp 250 triliun. Lalu, ada sekitar Rp 140 triliun SBN yang akan jatuh tempo tahun depan, sehingga secara kasar ada Rp 345 triliun gross-nya. Nah, maksimal 20% dari Rp 345 triliun itu atau sekitar Rp 69 triliun akan dibiayai pemerintah dengan menerbitkan SBN dalam bentuk valas.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, untuk pembiayaan di 2014, pemerintah juga akan tetap menerbitkan global dolar Amerika Serikat (AS) bond, global sukuk, dan ritel Surat Utang Negara (SUN) atau ORI. Tambahannya, pemerintah sedang memperbincangkan samurai bond (yen) dan euro bond. "Kita perlu diversifikasi untuk mengantisipasi ketidakpastian 2014 apabila terjadi penarikan stimulus AS," ujar Robert, Senin (28/10). Robert menilai, tahun 2014 masih menjadi tahun tanda tanya terkait likuiditas di pasar global sehingga perlu langkah antisipasi.

Sejatinya, samurai bond telah digunakan pemerintah sebagai instrumen pembiayaan pada 2012 lalu. Menurut Robert, pemerintah harus berhati-hati apabila ingin mengambil surat utang dalam yen, karena risiko nilai tukar. Pendapatan negara ada dalam bentuk mata uang dolar AS, sehingga natural hedging atau lindung nilai dimungkinkan. Sedangkan pendapatan negara dalam bentuk yen tidak ada hedging.

Rededominasi euro

Untuk euro bond sendiri, Robert melihat ekonomi eropa sudah mulai membaik. Sehingga, pemerintah pun berpikir untuk menerbitkan utang dalam redenominasi euro. Sayangnya, Robert enggan menjelaskan lebih lanjut berapa porsi samurai bonds ataupun euro bonds dari rencana Rp 69 triliun atau berkisar US$ 6,5 miliar itu. "Masih dipelajari," tandasnya. Asal Anda tahu, dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 pembiayaan anggaran yang harus dikeluarkan DJPU mencapai Rp 175,4 triliun.

Itu, terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 196,3 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 20,9 triliun.

Kepala Ekonom BII Juniman berpendapat, samurai bond dengan redenominasi yen perlu diterbitkan pemerintah.

“Jepang adalah pemberi utang terbesar bagi pemerintah Indonesia. Kita dapat menggunakan yen yang diberikan oleh investor negeri Asia Timur itu untuk kembali membayar utang pemerintah dalam bentuk yen. Apalagi utang kita dalam yen besar," papar Juniman. Sementara untuk euro bondsnya sendiri, menurut Juniman, tidak perlu dilakukan. Karena utang pemerintah dalam bentuk euro tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai seberapa besar mendesaknya bagi pemerintah untuk menerbitkan dua instrumen ini. "Karena sebagian besar utang kita dalam bentuk dolar AS," pungkas Juniman. Jangan sampai pemerintah akhirnya tergerus oleh kenaikan suku bunga yang harus dibayar. Pasalnya agar investor privat tertarik untuk membeli bond yang diterbitkan, pemerintah seyogianya memberi nilai imbal hasil atau yield yang tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan