Jakarta. Pemerintah akan memperbaiki sistem teknologi informasi (IT) pajak. Ini untuk memudahkan pemerintah dalam mencegah dan melacak upaya penghindaran pajak.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bilang, kini pemerintah sedang mencari skema pendanaan yang tepat untuk melaksanakan pengembangan IT pajak. Soalnya, Kementerian Keuangan tidak mau, pengembangan IT pajak menggunakan dana APBN.

Diperkirakan, pengembangan IT pajak butuh dana Rp 2 triliun-Rp 3 triliun. "Jadi akhirnya rumit," katanya di sela- sela peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat Senin (11/4) kemarin.

Darmin mengatakan, skema pendanaan yang paling memungkinkan adalah dengan  skema kerjasama pemerintah swasta. Swasta akan diminta bangun dan kembangkan IT pajak, kemudian mereka akan dibayar berdasarkan kinerja.

Selain mencari skema pendanaan, pemerintah juga akan mencari konsultan berpengalaman dan punya keahlian di bidang pengembangan IT pajak. Darmin bilang, di dunia hanya ada sekitar enam atau tujuh konsultan yang punya pengalaman bagus untuk membangun IT pajak. "Kami akan cari, berunding dengan mereka nanti bagaimana bentuk kerjasamanya," katanya.

Darmin mengatakan, setelah proses tersebut selesai, pengembangan IT yang menurut perkiraannya memerlukan waktu empat tahun tersebut akan segera dilaksanakan. "Kalau ini IT sudah jadi dan bagus, mau kemanapun mereka bisa ketahuan," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto