Pemerintah akan tambah penempatan dana di bank BUMN dan BPD, ini perinciannya



KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan menambah penempatan dana negara ke kantong bank-bank BUMN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airla ngga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menambah dana Rp 17,5 triliun.

Dengan begitu, total dana milik negara yang dititipkan pemerintah di bank milik negara menjadi Rp 47,5 triliun.

"Pemerintah menambahkan fase kedua sebesar Rp17,5 triliun sehingga total (dana pemerintah di Himbara) sebesar Rp 47,5 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) secara virtual, Senin (12/10).


Dana pemerintah ini digunakan untuk penyaluran kredit di sektor riil. Pemerintah menargetkan penyaluran kredit tiga kali lipat dari total dana yang ditempatkan.

"Diharapkan leverage 3 kali, jadi bisa Rp 150 triliun (dana yang disalurkan untuk kredit di sektor riil). Kami berharap ini bisa menjadi pengungkit sektor perekonomian non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Airlangga.

Airlangga mencatat: realisasi penyaluran kredit dari pemerintah sudah berhasil mencapai Rp 144,6 triliun. Kredit itu digelontorkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia  Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Tabungan Negara  Tbk (BBTN).

Selain ke Himbara, pemerintah juga akan menambah penempatan dana di dua bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 1,5 triliun. Kedua bank tersebut adalah BPD Sulawesi Selatan Barat sebesar Rp 1 triliun dan BPD Kalimantan Barat Rp 500 miliar.

Pmerintah telah menempatkan dana di BPD sekitar Rp 11 triliun. Dari dana tersebut, BPD telah menyalurkan kredit ke sektor riil sebesar Rp 9,89 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp 695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Perinciannya, untuk bansos sebesar Rp 203,9 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,55 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana