KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, APBN telah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502 triliun. Nilai tersebut setara dengan 18,21% target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun. Luhut mengatakan, pemerintah berharap bisa menekan subsidi anggaran BBM tersebut agar lebih tepat sasaran dan tidak membenani APBN. Apalagi di satu sisi harga minyak dunia juga tengah naik. Terkait harga pertalite, Luhut mengatakan, presiden kemungkinan akan mengumumkan kebijakan terbaru mengenai BBM.
Baca Juga: Menko Luhut: Presiden Akan Umumkan Kebijakan Terbaru Soal BBM Minggu Depan “Menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar, itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini,"jelas Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin dipantau dari Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (19/8). Ia menambahkan, presiden sudah mengindikasikan (harga BBM) tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di kawasan. "Kita jauh lebih murah dari yang lain, itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah yang terjadi saat ini dia memberikan sinyal akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Bahlil memaparkan, Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar US$ 63 per barrel sementara harga minyak rata-rata pada periode Januari-Juli 2022 telah tembus US$ 105 per barel. Adapun jika harga minyak saat ini di US$ 100 per barel maka nilai subsidi BBM bisa mencapai Rp 500 triliun.
Baca Juga: Luhut: Mungkin Minggu Depan Presiden Akan Mengumumkan Soal Kenaikan Harga BBM “Tetapi kalau harga minyak per barel di level US$ 105 dengan asumsi kurs dolar APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota kita dari 23 juta kilo liter naik menjadi 29 juta KL maka terjadi penambahan subsidi. Hitung-hitungan kami belum final tetapi ini bisa di Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun atau sama dengan 25% total pendapatan APBN,” jelasnya saat ditemui di gedung Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (12/8). Bahlil menegaskan, sampai kapan APBN kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya beban yang ditanggung saat ini tidak sehat. “Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil.
Saat ditanyakan mengenai kemungkinan harga Pertalite akan naik menjadi Rp 10.000 per liter dia menjawab bahwa hal tersebut sedang dalam perhitungan. Sedangkan untuk penambahan kuota subsidi Pertalite yang rencananya akan ditambah, Bahlil mengatakan diskusi terkait itu perlahan-lahan berjalan. “Revisi Perpres No 191 Tahun 2014, masih pembahasan. Kita ingin negara bagus, fiskal bagus dan rakyat harus diperhatikan. Apalagi rakyat menegah ke bawah,” ungkap Bahlil. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi