JAKARTA. Tak hanya menambah anggaran subsidi energi, pemerintah rencananya akan menambah anggaran pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyertaan modal negara (PMN). Tambahan PMN tersebut akan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 awal Juli nanti.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sonny Loho mengakui, ada BUMN dan BLU yang mengusulkan tambahan anggaran PMN untuk di APBN-P nanti. Diantaranya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BLU Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN).

Sonny bilang, PMN yang diusulkan KAI terkait dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT). Sementara tambahan PMN yang diusulkan LMAN utamanya terkait dengan kekurangan dana kebutuhan pembebasan lahan jalan tol.

Ia tak merinci usulan PMN dari KAI. Namun ia bilang, LMAN mengajukan tambahan dana hingga Rp 15 triliun. "Kami masih sedang sisir. (Usulan LMAN) belum tentu disetujui semuanya karena ada yang bukan proyek strategis nasional," kata Sonny, Rabu (21/6).

Sonny juga masih belum mau menyebutkan BUMN atau BLU mana lagi yang mengusulkan tambahan PMN. Akan tetapi ia memastikan, BUMN yang tercatat di bursa sama sekali tidak mengajukan usulan tambahan PMN.

Dirjen Anggaran Kemkeu Askolani mengakui, pemerintah menambah anggaran infrastruktur dalam RAPBN-P melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L). Tak hanya itu, pemerintah juga menambah anggaran infrastruktur melalui pembiayaan.

"Terutama melalui LMAN, yang masuk ke pembiayaan infrastruktur, bukan ke belanja modal K/L," kata Askolani kepada KONTAN. Sayang, Askolani belum mau menyebutkan tambahan PMN yang akan diajukan nanti.

Informasi yang diterima KONTAN dari internal Kemkeu, pemerintah bakal mengusulkan tambahan PMN dalam RAPBN-P 2017 mencapai Rp 12 triliun. Angka tersebut merupakan total tambahan PMN yang mencakup PMN untuk BUMN, BLU, dan badan organisasi internasional lainnya.

Dalam APBN 2017, pemerintah mematok total anggaran PMN sebesar Rp 47,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari PMN untuk BUMN Rp 4 triliun, PMN untuk badan atau lembaga lainnya Rp 6,8 triliun, PMN untuk BLU Rp 34,7 triliun, dan PMN untuk organisasi atau badan usaha internasional Rp 2 triliun.

Jika pemerintah mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 12 triliun, maka jumlah PMN di RAPBN-P 2017 nanti menjadi Rp 59,5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini