JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengakhiri transaksi penjualan surat berharga negara (SBN) berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) atau global bond sebagai upaya penarikan utang di awal untuk pembiayaan tahun depan atau prefunding dengan masa transaksi 1-8 Desember 2016. Besaran yang diterbitkan mencapai US$ 3,5 miliar, sama dengan nilai prefunding 2016 yang diterbitkan akhir tahun 2015.

Penerbitan tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu RI0122 dengan tenor lima tahun senilai US$ 0,75 miliar, RI 0127 dengan tenor 10 tahun senilai US$ 1,25 miliar, dan RI0147 dengan tenor 30 tahun senilai US$ 1,5 miliar. Adapun imbal hasil masing-masing seri yaitu sebesar 3,75%, 4,4% dan 5,3%.

Adapun final pricing yield tersebut lebih ketat 25 basis poin (bps) untuk tenor lima tahun, lebih ketat 35 bps untuk tenor 10 tahun, dan lebih ketat 40 bps untuk tenor 30 tahun, dihanding initial price guidance.

"Pemerintah berhasil melakukan penurunan yield terbesar dari initial price guidance dibanding transaksi yang dilakukan pada tahun 2016," tulis Kementerian Keuangan dalam pernyataan resmi yang diterima KONTAN, Jumat (9/12).

Berdasarkan wilayahnya, untuk seri SBN bertenor lima tahun sebesar 48% bersal dari AS, 27% dari Eropa, 22% dari Asia, dan 3% Indonesia. Untuk seri SBN bertenor 10 tahun, 38% dari AS, 26% dari Asia, 18% masing-masing dari Eropa dan Indonesia.

Sedangkan seri SBN bertenor 30 tahun, sebesar 58% dari Asia, 29% dari AS, 12% dari Eropa, dan 1% dari Indonesia.

Pemerintah menilai, transaksi penerbitan tersebut dilakukan pada waktu yang tepat di tengag ketidakpastian pasar global termasuk adanya kemungkinan peningkatan suku bunga di AS. Lebih lanjut menurut pemerintah, pemesanan adalah yang terbesar yang pernah didapatkan oleh pemerintah dalam rangka traksaksi prefunding.

"Dalam orderbook, pemerintah mampu mengumpulkan minat dalam jumlah yang besar dari berbagai investor berkualitas. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tingkat inflasi yang terkendali," tambah pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia